Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan super apps Government Technology (GovTech). Ia melihat inisiatif ini sebagai langkah revolusioner dalam memerangi korupsi di pemerintahan.
Bamsoet menekankan bahwa digitalisasi melalui GovTech akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat dan mengurangi celah manipulasi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi anggaran juga akan meningkat berkat portal publik yang mudah diakses, meminimalkan praktik tender fiktif dan mark-up. “Dengan memusatkan semua layanan dalam satu platform, peluang penyelewengan sumber daya publik dapat diminimalkan. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pun dapat dilakukan lebih efektif,” tegas Bamsoet di Jakarta, Rabu.
GovTech dirancang untuk mengintegrasikan lebih dari 2.700 aplikasi pemerintah yang saat ini beroperasi secara terpisah. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi data dan proses yang lebih efisien. Kondisi saat ini, di mana aplikasi-aplikasi tersebut beroperasi secara mandiri tanpa konektivitas yang memadai, menyebabkan pemborosan sumber daya dan rawan korupsi.
Estimasi penghematan anggaran yang dihasilkan dari integrasi GovTech mencapai Rp100 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Penghematan ini akan diperoleh dari pemotongan biaya operasional dan pencegahan korupsi. Hal ini merupakan potensi yang sangat signifikan bagi keuangan negara.
Aspek Penting GovTech dan Tantangan Implementasinya
Salah satu aspek krusial dari GovTech adalah kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti BLT dan PKH langsung kepada penerima manfaat, tanpa perantara yang seringkali menjadi sumber kebocoran dana. Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengurangi kebocoran hingga 30% dan meningkatkan akurasi penargetan penerima bansos.
Tantangan Implementasi
Meskipun GovTech menawarkan potensi besar, tantangan implementasinya juga perlu diantisipasi. Kesenjangan literasi digital dan infrastruktur internet di daerah terpencil menjadi kendala utama. Pemerintah perlu melakukan pelatihan intensif bagi aparat desa dan berkolaborasi dengan startup lokal untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan daya saing digital Indonesia, dari peringkat 56 di tahun 2020 menjadi 43 di tahun 2024 (menurut East Ventures Digital Competitiveness Index), menjadi modal yang baik untuk percepatan implementasi GovTech.
Kesimpulan
Komitmen Presiden Prabowo untuk meluncurkan GovTech merupakan langkah strategis dan visioner. Digitalisasi pemerintahan bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi juga tentang membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan GovTech, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan meminimalisir praktik korupsi yang merugikan negara. Suksesnya implementasi GovTech sangat bergantung pada kerjasama berbagai pihak dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Selain itu, perlu dipertimbangkan aspek keamanan data dan perlindungan privasi. Sistem GovTech harus dirancang dengan standar keamanan siber yang tinggi untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber. Transparansi dan akuntabilitas juga harus diutamakan dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi GovTech. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga penting untuk keberhasilan jangka panjang program ini.
Tinggalkan komentar