Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tengah gencar melakukan percepatan digitalisasi dan integrasi layanan hukum. Hal ini diungkapkan Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, dalam Open Meeting of Justice Ministers di Saint Petersburg, Rusia. Komitmen ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan institusi hukum yang profesional, modern, dan inovatif.
Tujuan utama dari transformasi digital ini adalah untuk memastikan aksesibilitas dan transparansi layanan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Warga diharapkan dapat mengakses dan memonitor proses layanan hukum melalui satu portal terpadu, kapan saja dan di mana saja. Ini sejalan dengan Visi Indonesia Digital 2045 yang mengedepankan digitalisasi dalam berbagai sektor pemerintahan.
Langkah-Langkah Strategis Transformasi Digital Kemenkumham
Beberapa langkah strategis yang dijalankan Kemenkumham dalam program transformasi digital meliputi digitalisasi layanan hukum secara menyeluruh. Ini mencakup pembuatan sistem online untuk berbagai keperluan hukum, seperti pendaftaran, pengajuan, dan pelacakan status permohonan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses dan mengurangi birokrasi yang berbelit.
Selain itu, Kemenkumham juga mengembangkan sistem data terintegrasi. Sistem ini akan menghubungkan berbagai database yang relevan dalam sektor hukum, memungkinkan akses informasi yang lebih komprehensif dan efisien. Integrasi data ini akan membantu meningkatkan akurasi data dan mengurangi redundansi informasi.
Langkah penting lainnya adalah penyusunan Dashboard Eksekutif. Dashboard ini akan memberikan gambaran yang jelas dan ringkas mengenai kinerja Kemenkumham dalam hal transformasi digital. Dengan demikian, pemantauan kemajuan program dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.
Tantangan dan Peluang
Proses transformasi digital tentu saja tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengadopsi teknologi baru. Kemenkumham perlu memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai bagi para pegawainya agar dapat mengoperasikan dan memelihara sistem digital dengan baik. Ini termasuk pelatihan dalam hal keamanan siber untuk mencegah potensi serangan dan kebocoran data.
Di sisi lain, transformasi digital juga membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum. Dengan sistem online yang terintegrasi, proses layanan hukum dapat dipercepat dan birokrasi dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Pencapaian dan Kolaborasi Internasional
Kemenkumham telah meluncurkan portal https://kemenkum.go.id/ sebagai sarana terpadu untuk layanan hukum berbasis digital. Portal ini menyediakan berbagai layanan hukum online, mulai dari pendaftaran perusahaan hingga akses informasi hukum. Keberhasilan portal ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkumham dalam melakukan transformasi digital.
Dalam Open Meeting of Justice Ministers di Saint Petersburg, Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan ekosistem digital global. Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara lain dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui digitalisasi.
Partisipasi Indonesia dalam 13th St. Petersburg International Legal Forum (ILF) merupakan kesempatan untuk menampilkan inovasi di bidang hukum dan membuka peluang kerja sama internasional. Kerja sama ini akan memperkuat layanan hukum di Indonesia dan mendorong pengembangan sistem hukum yang lebih modern dan efisien di masa depan.
Keberhasilan transformasi digital Kemenkumham tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sistem yang terintegrasi dan akses yang mudah, masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dengan sistem hukum, sehingga menjamin tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.
