Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) baru sebesar 1,05 persen, sesuai dengan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini telah memicu diskusi publik yang intensif, terutama mengenai potensi dampaknya terhadap ekonomi daerah.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di Semarang pada 25 April 2025 menjadi forum utama untuk membahas hal tersebut. Para ahli dan pemangku kepentingan mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang dampak kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Dampak Kenaikan Tarif PKB di Jawa Tengah
Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Danang Wicaksono, menjelaskan bahwa penetapan tarif baru dilakukan melalui proses konsultatif dan melibatkan masukan dari publik. Ia juga menekankan adanya insentif fiskal, seperti pengurangan 70 persen PKB tahun pertama bagi kendaraan yang dimutasikan dari luar Jawa Tengah.
Namun, beberapa pihak tetap skeptis. Mereka berpendapat bahwa kenaikan tarif PKB akan berdampak negatif, terutama di tengah tren penurunan penjualan kendaraan selama satu dekade terakhir. Kenaikan tersebut, menurut mereka, berpotensi memperparah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Analisis Dampak Ekonomi
Riyanto, peneliti LPEM FEB UI, mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PKB di Jawa Tengah bisa mencapai 48 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand. Ia memprediksi kenaikan harga mobil baru hingga 6,2 persen, dan penurunan penjualan mobil hingga 9,3 persen, mengingat elastisitas permintaan yang negatif.
Dampak ini, menurut Riyanto, akan terasa signifikan pada sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang perekonomian Jawa Tengah dan daerah-daerah lain yang bergantung pada industri kendaraan bermotor. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini agar dampak negatifnya dapat diminimalisir.
Pertimbangan Kebijakan Fiskal
Herman N. Suparman dari KPPOD menambahkan bahwa sejak berlakunya skema opsi di bawah UU HKPD, sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami kenaikan tarif PKB. Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan beban pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah.
Ia mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan industri agar tidak semakin memperburuk situasi ekonomi yang sedang rawan. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kebutuhan peningkatan pendapatan daerah dengan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Rekomendasi dan Kesimpulan
Dari diskusi tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan kenaikan tarif PKB di Jawa Tengah menyimpan potensi risiko ekonomi yang signifikan. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya konsultasi dan memberikan insentif, pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini mutlak diperlukan.
Selain itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dampak kebijakan terhadap berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor otomotif. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif kenaikan tarif PKB terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
Penting untuk diingat bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah kebijakan fiskal yang baik harus menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara dengan dampaknya terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah perlu selalu mempertimbangkan hal ini dalam merumuskan kebijakan fiskal di masa mendatang.
