Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Lukminto, ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa malam, 20 Mei 2025, di Solo, Jawa Tengah. Penangkapan ini dikonfirmasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, pada Rabu (21/5/2025).
Meskipun Kejagung belum merilis detail kronologi penangkapan dan konstruksi perkaranya, penangkapan Iwan Lukminto diduga kuat terkait kasus korupsi yang sedang diselidiki di lingkungan Sritex. Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit dari lembaga perbankan.
Dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat. Apakah terdapat unsur penggelapan, penipuan, atau kerugian negara yang signifikan perlu dikaji secara mendalam oleh tim penyidik Kejagung.
Latar Belakang Penangkapan dan Kasus Sritex
Penangkapan Iwan Lukminto terjadi di tengah situasi Sritex yang tengah menghadapi masalah keuangan serius. Sebelumnya, perusahaan tekstil besar ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Kepailitan ini berdampak signifikan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 10.665 karyawan.
Kepailitan Sritex menimbulkan pertanyaan tentang manajemen perusahaan dan pengelolaan keuangannya sebelum dinyatakan pailit. Apakah ada indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengambilan keputusan yang berujung pada kondisi tersebut? Investigasi menyeluruh sangat penting untuk mengungkapnya.
Dampak Penangkapan terhadap Sritex dan Karyawan
Penangkapan Iwan Lukminto tentunya akan semakin memperumit kondisi Sritex yang sudah terpuruk. Proses hukum yang akan dijalaninya berpotensi memperlambat atau bahkan menghentikan upaya restrukturisasi perusahaan.
Nasib para karyawan yang telah di-PHK juga menjadi perhatian. Proses hukum yang panjang bisa mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon dan tunjangan lainnya. Perlu ada mekanisme perlindungan yang jelas bagi mereka.
Proses Hukum yang Akan Dijalani Iwan Lukminto
Kejagung perlu transparan dalam proses hukum yang akan dijalani Iwan Lukminto. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat terkait kronologi penangkapan, bukti-bukti yang dimiliki, dan tahapan penyidikan selanjutnya.
Keterbukaan informasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Proses yang transparan dapat mencegah spekulasi dan memastikan keadilan ditegakkan.
Perlu Investigasi Mendalam Terhadap Seluruh Pihak Terkait
Tidak hanya fokus pada Iwan Lukminto, investigasi juga harus dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit. Apakah ada pihak lain di internal maupun eksternal Sritex yang turut bertanggung jawab?
Investigasi menyeluruh dan transparan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai akar permasalahan Sritex dan memastikan pertanggungjawaban hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, investigasi juga perlu menelusuri aliran dana yang diduga disalahgunakan. Hal ini penting untuk memulihkan kerugian negara atau kerugian yang dialami oleh pihak-pihak terkait, serta mencegah tindakan serupa di masa mendatang.
