Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi Indonesia di tahun 2026. Anggaran tersebut merupakan bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan akan digunakan untuk berbagai program krusial.
Penggunaan dana tersebut mencakup subsidi energi, insentif perpajakan bagi pelaku usaha di sektor energi, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan penyediaan listrik di desa-desa terpencil. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk mengatasi tantangan energi nasional dan memastikan kedaulatan energi Indonesia.
“Secara keseluruhan di tahun 2026, dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi,” tegas Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jumat (15/8). Pernyataan ini menekankan skala besar investasi pemerintah dalam sektor energi.
Pemerintah juga berencana meningkatkan produksi minyak dan gas bumi pada tahun depan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat, sekaligus mempercepat transisi ke energi bersih dan ramah lingkungan. Subsidi energi akan tetap diberikan, namun dengan fokus agar tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
“Realisasi subsidi energi tahun 2026 harus tetap adil, sasaran dan tak dinikmati mereka yang mampu,” jelas Prabowo, menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam penyaluran subsidi.
Dalam upaya percepatan transisi energi, pemerintah akan gencar mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT, meliputi energi surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi. Target ambisius untuk mencapai 100 persen pembangkit listrik dari EBT dalam waktu 10 tahun bahkan lebih cepat, telah dicanangkan.
“Kita harus capai 100 persen pembangkit listrik dari EBT, dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat,” ungkap Presiden Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan optimisme dan tekad kuat pemerintah untuk menjadi pemimpin dunia dalam transisi energi.
Rincian lebih lanjut mengenai alokasi anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk subsidi energi, insentif perpajakan, dan pengembangan EBT.
“Energi baru terbarukan itu cukup signifikan Rp 37,5 triliun dan insentif perpajakan Rp 16,7 triliun. Infrastruktur dari sisi energi seperti pipa gas itu ada Rp 4,5 triliun,” jelas Sri Mulyani. Angka-angka ini memberikan gambaran lebih detail tentang prioritas pemerintah dalam sektor energi.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan listrik desa (Rp 5 triliun) dan dukungan lainnya (Rp 0,6 triliun). Kompensasi BBM dan listrik, serta berbagai proyek infrastruktur energi lainnya juga termasuk dalam anggaran tersebut. Ini menunjukkan komitmen untuk pemerataan akses energi di seluruh Indonesia.
“Selanjutnya, ada listrik desa sebesar Rp 5 triliun dan dukungan lainnya Rp 0,6 triliun. Ini yang masuk ke dalam anggaran ketahanan energi, kompensasi BBM dan listrik pun berbagai hal terkait dengan pembangunan baru,” tambah Menkeu. Pernyataan ini melengkapi gambaran lengkap alokasi anggaran ketahanan energi.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan. Suksesnya program ini bergantung pada implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Komentar