Bupati Gorontalo Pastikan Anggaran P3K Paruh Waktu Aman hingga 2027

Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan kepastian mengenai nasib ribuan tenaga P3K Paruh Waktu di daerah tersebut. Langkah ini diambil guna meredam kecemasan pegawai non-ASN terkait isu efisiensi anggaran di berbagai wilayah.

Dilansir dari Ulanda, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk tidak merumahkan para pegawai berstatus P3K Paruh Waktu tersebut.

Keputusan strategis ini disampaikan oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi sewaktu membuka Konferensi Kerja (Konkerkab) I PGRI Kabupaten Gorontalo Masa Bakti 2025–2030 di Grand Q Hotel Gorontalo, Sabtu (18/7/2026).

Di hadapan pengurus dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sofyan menyatakan bahwa dana untuk pembiayaan gaji P3K Paruh Waktu telah dialokasikan hingga akhir tahun 2026. Keberlanjutan anggaran tersebut juga diprioritaskan dalam penyusunan APBD Tahun 2027.

"Saya sudah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar P3K Paruh Waktu tidak dirumahkan. Anggaran gaji mereka sudah kami siapkan hingga Desember 2026," kata Sofyan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Gorontalo dalam mempertahankan stabilitas pelayanan publik. Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang banyak terbantu oleh keberadaan tenaga P3K Paruh Waktu ini.

Selain jaminan pendapatan, Pemkab Gorontalo juga memperkuat program perlindungan sosial untuk seluruh pegawai P3K Paruh Waktu.

Sofyan menjelaskan bahwa para pegawai akan didaftarkan ke dalam program BPJS Kesehatan Kelas II untuk meningkatkan akses layanan medis. Pemerintah daerah juga memfasilitasi perlindungan kecelakaan kerja melalui program Taspen Accident.

Sikap tegas pemerintah daerah ini mendapatkan respons positif dari para peserta Konferensi Kerja PGRI yang mayoritas berprofesi sebagai tenaga pendidik.

Sinergi Strategis Bersama PGRI

Dalam forum yang sama, Sofyan mengharapkan PGRI tetap konsisten memperjuangkan hak para guru sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah demi mendongkrak mutu pendidikan.

"PGRI harus terus hadir sebagai rumah besar bagi para guru. Selain memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo," ujarnya.

Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Rapia Bahoea menilai Konkerkab I ini sebagai momentum krusial untuk mengevaluasi program kerja serta merancang arah organisasi selama lima tahun ke depan.

Rapia menegaskan forum ini berfungsi sebagai ruang konsolidasi pengurus dalam menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin dinamis.

"Kami berharap sinergi antara PGRI dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berjalan dengan baik sehingga berbagai program peningkatan mutu pendidikan maupun kesejahteraan guru dapat diwujudkan secara bersama-sama," ujar Rapia.