DKP Provinsi Gorontalo Dorong UPTD PP Tenda Terapkan Sistem Pembayaran Digital

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mendorong UPTD Pelabuhan Perikanan (PP) Tenda menjadi lokus penerapan sistem pembayaran digital. Seperti diberitakan oleh Gotimes, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang dirancang agar lebih modern, transparan, dan akuntabel. Arahan itu disampaikan Aryanto saat memimpin rapat pembinaan bersama jajaran UPTD PP Tenda di Aula UPTD PP Tenda, Kota Gorontalo, Rabu (8/7).

Menurut Aryanto, digitalisasi layanan menjadi kebutuhan yang harus terus dikembangkan seiring upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pembayaran digital dinilai mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna jasa kepelabuhanan. "Saya berharap UPTD PP Tenda dapat menjadi lokus sekaligus percontohan penerapan pembayaran digital di lingkungan DKP sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, transparan, dan akuntabel," ujar Aryanto.

Ia menjelaskan, saat ini UPTD PP Tenda telah mulai menerapkan sistem pembayaran digital pada sejumlah layanan kepelabuhanan. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat meminimalkan transaksi tunai sehingga setiap penerimaan daerah tercatat secara lebih tertib, efisien, dan mudah diawasi.

Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan pola kerja aparatur agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Aryanto menambahkan, keberhasilan implementasi pembayaran digital sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima serta memastikan setiap transaksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pengembangan sistem pembayaran digital di UPTD PP Tenda, DKP Provinsi Gorontalo berharap inovasi tersebut dapat menjadi model bagi UPTD lainnya dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.