Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat mendesak digelarnya Kongres Percepatan untuk mengakhiri dualisme kepengurusan yang tengah melanda organisasi tersebut. Perpecahan ini telah menimbulkan dampak nyata, terlihat dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI yang dirayakan di dua tempat berbeda: Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Situasi ini sangat disayangkan, bahkan Presiden Prabowo Subianto pun tidak menghadiri kedua acara tersebut. Ketidakhadiran beliau, bersama para pemangku kepentingan lainnya, menunjukkan betapa seriusnya dampak perpecahan ini terhadap citra dan soliditas PWI.
Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, pada Senin, 17 Februari 2025, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini. Ia menekankan pentingnya penyelesaian internal melalui mekanisme organisasi yang sesuai konstitusi. Kongres percepatan, menurutnya, merupakan solusi terbaik untuk menyatukan kembali organisasi yang terpecah.
Hilman menambahkan bahwa perpecahan ini sangat merugikan PWI, mengancam soliditas dan kredibilitas organisasi sebagai wadah profesional wartawan di Indonesia. Ia menyerukan agar seluruh anggota PWI tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu.
Langkah-Langkah Penting Menuju Rekonsiliasi PWI
PWI Jawa Barat mengeluarkan beberapa poin penting sebagai tuntutan dan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka mendesak agar segera dilakukan Kongres Luar Biasa (KLB) PWI atau Kongres PWI Dipercepat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan dan mengembalikan ketertiban organisasi.
PWI Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung dan hadir dalam KLB atau Kongres Percepatan tersebut jika terlaksana. Mereka juga tegas menolak intervensi eksternal yang dapat memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan.
Menjaga Independensi dan Marwah PWI
Seruan kepada seluruh anggota PWI di Indonesia untuk menjaga profesionalisme dan menghindari provokasi yang dapat merusak nama baik organisasi menjadi hal yang sangat penting. Keutuhan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia harus diutamakan.
Peran Dewan Pers dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini juga sangat dibutuhkan. PWI Jawa Barat mendorong Dewan Pers untuk berperan aktif agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang independen dan bermartabat. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi wartawan.
Analisis Lebih Dalam Mengenai Dampak Dualisme Kepemimpinan
Dualisme kepemimpinan di PWI tidak hanya berdampak pada citra organisasi, tetapi juga berpotensi mengganggu kinerja jurnalistik secara nasional. Ketidakpastian kepemimpinan dapat menghambat program-program PWI, termasuk pelatihan jurnalis, advokasi pers, dan penegakan kode etik jurnalistik.
Lebih lanjut, perpecahan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mempengaruhi independensi pers. Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas dan fungsi pers di Indonesia.
Hilman Hidayat menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa semua langkah yang diambil semata-mata demi menjaga persatuan dan keberlanjutan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. Semoga langkah-langkah ini dapat segera direalisasikan dan perselisihan internal PWI dapat segera berakhir.
