Amerika Serikat (AS) secara resmi melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) pada 22 Mei 2025, menarik perhatian dunia dan menimbulkan kontroversi luas.
Keputusan ini disampaikan langsung kepada Presiden Harvard, Alan Garber, melalui surat dari Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem. Surat tersebut menyatakan pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) Harvard. Akibatnya, Harvard dilarang menerima mahasiswa asing dengan visa F-1 atau J-1. Mahasiswa internasional yang telah terdaftar diwajibkan pindah ke institusi lain atau menghadapi deportasi.
Alasan di Balik Larangan: Tuduhan Serius terhadap Harvard
Pemerintah AS menuduh Harvard “mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China.” Noem menyatakan Harvard gagal mengendalikan aktivitas mahasiswa yang dianggap radikal, terutama terkait konflik di Gaza. Universitas dituduh menjadi “sarang agitator anti-Amerika dan pro-teroris” karena demonstrasi yang mengkritik dukungan AS terhadap Israel.
Tuduhan lebih lanjut mencakup kekerasan terhadap mahasiswa Yahudi dan penolakan memberikan data lengkap tentang mahasiswa asing yang terlibat protes. DHS juga menuduh Harvard menyembunyikan informasi penting terkait disiplin dan potensi risiko keamanan. Langkah ini, menurut Noem, sekaligus sebagai peringatan bagi universitas lain.
Konteks Politik dan Sejarah Perseteruan
Larangan ini tidak terlepas dari ketegangan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Harvard. Kritik Harvard terhadap kebijakan pemerintah mengenai hak sipil dan kebebasan akademik telah memperburuk hubungan keduanya. Pada April 2025, pemerintah bahkan membekukan pendanaan federal senilai 2,3 miliar dolar AS kepada Harvard karena penolakan terhadap audit eksternal.
Menteri Pendidikan AS, Linda McMahon, menyebut Harvard telah “mengkhianati prinsip pendidikan tinggi.” Namun, kritikus melihat langkah ini sebagai balas dendam politik, menggunakan visa dan pendanaan sebagai alat tekanan terhadap lembaga pendidikan yang dianggap “tidak sejalan secara ideologis”. Banyak yang menilai tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik di Amerika Serikat.
Dampak terhadap Mahasiswa Internasional
Sekitar 6.800 mahasiswa asing, atau sekitar 27% dari total populasi mahasiswa Harvard, terdampak langsung. Mahasiswa dari 146 negara, termasuk sejumlah besar dari China, India, dan Kanada, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Mereka hanya memiliki waktu singkat (30 hingga 60 hari tergantung jenis visa) untuk mencari universitas baru atau meninggalkan AS. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan status imigran ilegal, sebuah situasi yang sangat menegangkan dan merugikan bagi para mahasiswa ini.
Respon Harvard: Gugatan dan Perlawanan
Harvard menolak keras tuduhan tersebut dan menyatakan tindakan pemerintah bertentangan dengan prinsip kebebasan di AS. Universitas menegaskan bahwa semua permintaan dokumen dari pemerintah telah dipenuhi, termasuk informasi mengenai mahasiswa asing yang terlibat demonstrasi.
Harvard berencana mengajukan gugatan hukum, menyatakan bahwa “Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard.” Universitas juga menekankan komitmennya terhadap komunitas global dan telah mendirikan pusat bantuan untuk mendukung mahasiswa internasional dalam mencari opsi transfer dan informasi hukum.
Analisis dan Implikasi Lebih Lanjut
Larangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan akademik dan peran pemerintah dalam pendidikan tinggi. Langkah ini berpotensi merusak reputasi AS sebagai pusat pendidikan global dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks politik.
Dampak jangka panjang terhadap mahasiswa internasional, Universitas Harvard, dan sistem pendidikan tinggi AS masih belum jelas. Kasus ini akan terus menjadi sorotan dunia dan kemungkinan akan memicu perdebatan panjang tentang kebebasan berbicara, kebebasan akademik, dan peran pemerintah dalam dunia pendidikan.
Banyak pihak mengkhawatirkan preseden yang dapat ditetapkan oleh tindakan ini. Apakah tindakan serupa akan dilakukan terhadap universitas lain yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah? Pertanyaan ini perlu dijawab untuk menjaga kebebasan akademik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.
Tinggalkan komentar