Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mengajukan inisiatif penting dalam Forum Global Civilizations Dialogue di Beijing. Ia mengusulkan Piagam Masa Depan Bersama sebagai deklarasi global baru. Piagam ini diharapkan menjadi pedoman moral dan etika universal untuk membangun dunia yang lebih damai, adil, dan beradab.
Usulan ini disampaikan Megawati di hadapan para pemimpin dunia. Ia berharap forum tersebut dapat mendorong lahirnya deklarasi konkret yang melengkapi gagasan Presiden Xi Jinping. Megawati menekankan pentingnya Piagam ini sebagai payung etika universal, menjadi rujukan bersama bagi seluruh bangsa dalam membangun tatanan dunia yang setara dan inklusif.
Megawati secara tegas menolak dominasi dan eksploitasi dalam bentuk apapun. Ia menekankan bahwa Piagam Masa Depan Bersama adalah seruan untuk membangun dunia berdasarkan penghormatan antarbangsa, bukan dominasi. Piagam ini juga menolak segala bentuk hegemoni dan menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif.
Lima Prinsip Utama Piagam Masa Depan Bersama
Sebagai fondasi Piagam Masa Depan Bersama, Megawati menawarkan lima prinsip utama. Prinsip-prinsip ini mencerminkan visi beliau untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.
-
Penghormatan terhadap keberagaman budaya, sambil tetap membuka ruang untuk dialog antarperadaban. Hal ini penting untuk menghargai kekayaan budaya dunia dan mencegah konflik yang timbul dari perbedaan.
-
Penegakan martabat dan kebebasan manusia. Ini mencakup kebebasan beragama, ilmiah, dan berekspresi, merupakan hak asasi yang harus dijamin bagi setiap individu.
-
Pembangunan peradaban yang seimbang antara aspek material dan spiritual, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal. Keseimbangan ini penting untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam dan manusia itu sendiri.
-
Tanggung jawab kolektif untuk menjaga bumi dan perdamaian dunia. Penyelesaian damai atas konflik menjadi kunci utama untuk mencegah kerusakan lingkungan dan konflik bersenjata. Kerja sama internasional sangat dibutuhkan dalam hal ini.
-
Penolakan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Eksploitasi yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan menciptakan ketidaksetaraan. Keadilan sosial dan lingkungan menjadi prioritas utama.
Menurut Megawati, deklarasi ini bukan hanya seruan moral, tetapi juga peta jalan menuju budaya perdamaian. Ia berharap Piagam ini dapat meredakan ketegangan global, rivalitas kekuatan besar, dan konflik ekonomi yang mengancam peradaban manusia.
“Dunia tidak bisa lagi dibangun hanya lewat kekuatan politik atau dominasi ekonomi. Kita butuh budaya baru: budaya perdamaian yang berakar pada keadaban,” ujar Megawati.
Megawati menggambarkan dunia saat ini sedang berada di musim pancaroba global. Namun, ia mengajak para pemimpin dunia untuk tetap optimis. Sejarah, menurutnya, masih bisa diubah selama semangat membela kebenaran dan keadilan tetap menyala.
Inisiatif ini juga merupakan bentuk dukungan Megawati terhadap Global Civilization Initiative yang diinisiasi Presiden Xi Jinping sejak Maret 2023. Forum Global Civilizations Dialogue sendiri merupakan platform internasional yang digagas Pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok, dengan tema “Safeguarding Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development”.
Inisiatif Piagam Masa Depan Bersama ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk membangun tatanan dunia yang lebih baik. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari seluruh negara di dunia. Tantangannya tentu besar, mengingat perbedaan kepentingan dan ideologi yang ada di antara negara-negara tersebut. Implementasi dari lima prinsip utama yang diajukan juga memerlukan mekanisme yang jelas dan efektif.
Meskipun terdapat tantangan, inisiatif ini menawarkan harapan bagi terciptanya dunia yang lebih damai dan adil. Dengan adanya komitmen bersama dari para pemimpin dunia, Piagam Masa Depan Bersama dapat menjadi tonggak penting dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Perlu adanya kajian lebih lanjut dan diskusi yang lebih luas untuk memastikan Piagam ini benar-benar dapat menjadi pedoman yang efektif dan diterima secara universal.
