Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah gencar mempersiapkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan pembangunan nasional berlandaskan data kependudukan yang akurat dan komprehensif. Penyusunan PJPK melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam forum regional di Jawa Timur.
Forum regional yang diadakan di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BKKBN pusat dan daerah, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta perwakilan dari Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Diskusi difokuskan pada internalisasi PJPK dan rencana aksi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah regional III.
Pentingnya Data Kependudukan dalam Pembangunan
Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menekankan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan krisis multidimensi, mulai dari krisis ekonomi hingga krisis sosial. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan dampak dari pertumbuhan penduduk.
Setiap penambahan penduduk harus diimbangi dengan penyediaan layanan dasar yang memadai. Ini meliputi akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan. Ketersediaan lapangan kerja menjadi kunci utama untuk mencegah pengangguran dan kemiskinan.
Sebagai contoh, jika suatu daerah mengalami penambahan penduduk 30.000 jiwa per tahun, maka setidaknya 30.000 lapangan kerja baru harus tersedia setiap tahunnya. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja menjadi tanggung jawab kepala daerah dan instansi terkait.
Tantangan dan Strategi Pembangunan Berbasis Kependudukan
Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpotensi memicu berbagai masalah sosial ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan peningkatan kriminalitas adalah beberapa konsekuensi yang perlu diantisipasi. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kependudukan akan menimbulkan masalah jangka panjang.
Suatu negara maju bukan hanya diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi, tetapi juga dari kemampuannya mengelola penduduk secara terintegrasi. Integrasi ini meliputi aspek ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, dan kesehatan. Semua sektor harus saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik.
Peran Keluarga dan Program GATI
Selain aspek ekonomi, BKKBN juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial. Keluarga yang kuat dan harmonis akan menghasilkan generasi yang berkualitas. BKKBN meluncurkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
Program GATI bertujuan untuk meningkatkan peran aktif ayah dalam pengasuhan anak dan keluarga. Rendahnya keterlibatan ayah dalam keluarga (fatherless) dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan keharmonisan keluarga. GATI berupaya untuk mengembalikan fungsi ayah sebagai pengayom dan pembimbing.
BKKBN mendorong penggunaan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja yang objektif akan menjamin efektivitas kebijakan pembangunan kependudukan. Pemantauan dan evaluasi yang berkala sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
Menuju Indonesia Emas 2045
Peta Jalan Kependudukan 2025-2029 diharapkan dapat mengarahkan pembangunan nasional yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan riil penduduk. Perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak terkait.
Keberhasilan dalam mengelola penduduk dengan baik akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kepala daerah dan dinas teknis terkait harus siap dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Kinerja yang baik akan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
