Rencana pemanfaatan minyak jelantah dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dijual sebagai bahan baku bioavtur mendapat sambutan positif dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menganggap ini sebagai langkah nyata mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan. Namun, transparansi dalam pengelolaan menjadi sangat penting.
Nurhadi menekankan perlunya penjelasan detail mengenai alur distribusi dan pemanfaatan hasil penjualan minyak jelantah. Kejelasan ini krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Dia mempertanyakan, apakah hasil penjualan akan menjadi tambahan pemasukan untuk SPPG? Jika iya, bagaimana penggunaan dana tersebut?
Ia juga mengingatkan agar minyak jelantah dari program MBG tidak digunakan kembali untuk konsumsi, mengingat risiko kesehatan yang ditimbulkan. Penggunaan kembali minyak jelantah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan hingga penyakit kronis.
Potensi Besar Minyak Jelantah dan Limbah MBG Lainnya
Potensi ekonomi dari minyak jelantah MBG sangat besar. Dengan estimasi harga Rp 7.000 per liter, 550 liter minyak jelantah per bulan dari setiap dapur MBG menghasilkan pendapatan yang signifikan. Angka ini bisa meningkat jika program ini diimplementasikan secara nasional.
Namun, potensi tak hanya berhenti pada minyak jelantah. Nurhadi mendorong pemerintah untuk menyusun skema pengelolaan limbah terpadu dari kegiatan MBG. Limbah dapur MBG sangat beragam dan berpotensi besar jika dikelola dengan tepat.
Jenis Limbah dan Potensi Pengelolaannya
Selain minyak jelantah, terdapat sisa makanan, sayuran yang dapat dijadikan pupuk kompos, serta sampah plastik dan non-organik. Pengolahan sampah organik dapat menghasilkan pupuk kompos berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk pertanian atau dijual. Sementara sampah plastik dan non-organik dapat didaur ulang.
Pengelolaan limbah terpadu ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang tengah digalakkan pemerintah.
Transparansi dan Mekanisme Pengawasan
Untuk memastikan program ini berjalan efektif dan transparan, mekanisme pengawasan yang ketat perlu diimplementasikan. Hal ini meliputi audit berkala terhadap pengelolaan minyak jelantah, pelaporan keuangan yang transparan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi, dalam proses pengawasan. Keterlibatan masyarakat sipil akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program.
Dengan pengelolaan yang tepat dan transparan, program pemanfaatan minyak jelantah dari MBG bukan hanya berdampak positif terhadap ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi program-program serupa di masa mendatang.
Lebih lanjut, perlu dikaji kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta yang berpengalaman dalam pengolahan bioavtur. Kerjasama ini akan mempercepat proses pengolahan dan pemasaran minyak jelantah, serta meningkatkan efisiensi program.
