Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah gencar menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Percepatan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah dan mengurangi hambatan birokrasi yang kerap menghambat investasi.
Salah satu strategi yang dijalankan adalah penyusunan timeline percepatan perizinan yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah (pemda). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan bahwa lambatnya proses perizinan merupakan masalah krusial dalam pembangunan daerah. “Kemudian membuat koordinasi penyelenggaraan [pelayanan] di daerah dan di pusat,” ujar Tomsi Tohir saat menerima audiensi peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 Lemhannas RI.
Kemendagri juga fokus pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan. SOP ini dirancang untuk memastikan proses perizinan berlangsung cepat, murah, dan transparan. Hal ini merupakan upaya konkrit untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor baik domestik maupun asing.
Peran Mal Pelayanan Publik (MPP)
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) juga menjadi prioritas Kemendagri. MPP diharapkan menjadi pusat layanan perizinan terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan dalam satu tempat. Kemendagri mendorong pemda untuk mengoptimalkan fungsi MPP dan bahkan menyelenggarakan lomba untuk meningkatkan kinerja MPP.
“Mal pelayanan publik ini dibuat bahwa perizinan (dilayani) dalam satu atap. Terus kita upayakan, kita pastikan, bahkan kita lombakan (kinerja MPP),” tegas Tomsi Tohir. Beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan perizinan melalui MPP, menjadi contoh bagi daerah lain.
Tantangan dan Solusi
Meskipun upaya percepatan perizinan terus dilakukan, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga dalam proses perizinan. Koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses perizinan.
“Karena perizinan ini persyaratannya bukan hanya ditentukan oleh daerah, tapi (juga) oleh kementerian (terkait),” jelas Tomsi Tohir. Kemendagri aktif mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung upaya percepatan perizinan ini.
Pentingnya Teknologi dan Transparansi
Teknologi informasi juga memegang peranan penting dalam percepatan perizinan. Sistem daring (online) diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Namun, Kemendagri menekankan pentingnya memastikan sistem online tersebut berjalan optimal dan tidak menimbulkan hambatan baru.
“Melalui online, tapi online-nya muter melulu (prosesnya), ujung-ujungnya harus didatengin juga,” ungkap Tomsi Tohir. Transparansi dalam proses perizinan juga menjadi kunci keberhasilan. Laporan masyarakat terkait pelayanan perizinan akan dipantau dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas layanan.
Audiensi dengan Lemhannas RI
Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan Tomsi Tohir dalam audiensi dengan peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 Lemhannas RI. Audiensi ini dihadiri oleh ketua kelompok peserta, Simon Saimima, dan para anggota kelompok P3N XXV Lemhannas RI. Diskusi tersebut menunjukkan komitmen Kemendagri untuk terus berkoordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kesimpulannya, upaya Kemendagri dalam menyederhanakan perizinan berusaha di daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong investasi dan pembangunan. Komitmen terhadap transparansi, optimalisasi teknologi, dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini. Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan laporan juga sangat penting untuk memastikan proses perizinan yang efektif dan efisien.
