Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi sorotan tajam publik menyusul keputusan kontroversial yang diambilnya: menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen mulai tahun 2025. Keputusan ini diumumkan setelah rapat tertutup bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati pada Minggu, 18 Mei. Langkah ini menuai kecaman dan protes dari masyarakat.
Alasan yang disampaikan pemerintah daerah Pati melalui laman Humas Kabupaten Pati adalah karena tarif PBB belum pernah disesuaikan selama 14 tahun terakhir. Namun, justifikasi ini dianggap tidak cukup oleh sebagian besar warga Pati yang merasa keputusan tersebut terlalu drastis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Rencana aksi protes besar-besaran di Alun-alun Pati pada 13 Agustus mendatang pun telah disuarakan di media sosial.
Kekecewaan dan kemarahan meluas di media sosial. Warga menilai kenaikan pajak yang signifikan di tengah kondisi perekonomian yang sulit sangat memberatkan. Protes-protes tersebut bergema di berbagai platform, seperti TikTok dan X (sebelumnya Twitter), menunjukkan meluasnya penolakan terhadap kebijakan ini. Sentimen negatif ini pun berpotensi berdampak buruk pada citra pemerintahan Bupati Sudewo.
Sudewo, lahir di Pati, Jawa Tengah pada 11 Oktober 1968, bukanlah sosok baru di dunia birokrasi dan politik. Riwayat pendidikannya meliputi SD Negeri 1 Slungkep, SMP Negeri 1 Kayen, SMA Negeri 1 Pati, Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan gelar Sarjana Teknik Sipil, dan Universitas Diponegoro untuk gelar S2 Teknik Pembangunan. Latar belakang akademisnya ini dinilai relevan dengan dunia infrastruktur dan pembangunan.
Sejak masa kuliah, Sudewo aktif dalam organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS (1991), Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000), dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001). Pengalamannya di dunia politik mencakup peran sebagai Koordinator Tim Sukses dalam Pilkada Pacitan 2005 dan Pilgub Jawa Tengah 2008. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Penasehat Forum Komunikasi Desa Seluruh Indonesia (Fokerdesi) dan sejak 2019 menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra.
Karier profesional Sudewo dimulai di PT Jaya Construction (1993-1994). Kemudian ia beralih ke sektor publik sebagai pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Bali, terlibat dalam proyek jalan dan jembatan. Setelah menjadi PNS, ia bertugas di Kanwil PU Jawa Timur dan Dinas PU Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2002, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono, namun tidak berhasil.
Sudewo dilantik sebagai Bupati Pati pada 20 Februari 2025 bersama wakilnya, Risma Ardhi Chandra. Ia memiliki harapan besar untuk membawa perubahan di Pati, daerah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan industri. Namun, kebijakan kenaikan PBB yang kontroversial menjadi tantangan besar di awal kepemimpinannya.
Beredar video Sudewo yang menyatakan kesiapan menghadapi 50.000 pendemo. Pernyataan ini memicu beragam reaksi di media sosial. “Pak bupati mungkin lupa kalau rakyat yang memilih, bukan cuma camat dan kepala desa,” tulis seorang pengguna X. Komentar lain menambahkan, “Naik pajak 250% di tengah harga kebutuhan naik semua, ini bukan pemimpin, ini pedagang.”
Pernyataan kontroversial Sudewo tentang kesiapan menghadapi pendemo menunjukkan sikap yang kurang arif dan cenderung menantang. Hal ini semakin memperkeruh situasi dan menunjukkan kurangnya pemahaman akan pentingnya dialog dan respon yang lebih empatik terhadap keresahan rakyat. Perlu adanya pertimbangan ulang mengenai kebijakan tersebut dan dialog terbuka dengan masyarakat.
Isu kenaikan PBB ini menjadi viral di berbagai platform media sosial. Banyak warganet yang mempertanyakan kebijakan ini dan menuduh Sudewo tidak peka terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. Protes ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Sudewo, mengungkapkan pentingnya kebijakan publik yang responsif dan berpihak pada rakyat. Kepemimpinan Sudewo akan diuji bagaimana ia merespon tuntutan publik ini.
Kepemimpinan Sudewo kini diuji. Ia harus memilih antara bersikeras pada kebijakannya atau mendengarkan aspirasi rakyat. Bagaimana ia akan menyelesaikan masalah ini dan memperbaiki citranya di mata masyarakat akan menjadi penentu kesuksesannya sebagai Bupati Pati. Publik menantikan langkah selanjutnya dari Sudewo dan bagaimana ia akan meredam kekecewaan warganya.
