Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah Papua di MPR RI (FOR Papua MPR) menyerukan penghentian pendekatan keamanan yang melibatkan TNI-Polri dalam menangani konflik di Papua. Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyampaikan saran ini sebagai respon atas eskalasi konflik bersenjata dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, pengerahan aparat justru belum mampu meredakan konflik.
“Ada korban dari pihak TNI dan kepolisian, ada korban dari pihak masyarakat, dan kami mendapat laporan yang cukup banyak,” ujar Yorrys di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Konflik di Papua, yang telah berlangsung hampir 70 tahun, bukan sekadar masalah pembangunan atau ekonomi. Yorrys menekankan bahwa akar permasalahan juga terletak pada aspek politik yang kompleks dan perlu diselesaikan secara menyeluruh. Perspektif yang beragam dan seringkali berseberangan, menjadi tantangan utama dalam merumuskan solusi.
Perlunya Pendekatan Holistik dan Persatuan Persepsi
FOR Papua MPR mendesak perlunya penyamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah Papua secara efektif. Ini termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Tanpa adanya kesepahaman yang mendasar, upaya penyelesaian konflik akan sia-sia.
Presiden, menurut Yorrys, perlu mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik ini. FOR Papua MPR siap membantu pemerintah dalam proses tersebut, memanfaatkan jaringan yang dimiliki para legislator asal Papua dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok separatis.
Situasi Kemanusiaan yang Mencemaskan
Situasi pengungsian warga sipil di Papua juga menjadi perhatian serius. Banyak warga yang mengungsi dari kabupaten tertentu tanpa kepastian tempat tinggal dan masa depan. Kondisi ini semakin memperparah dampak konflik dan membutuhkan penanganan kemanusiaan yang mendesak.
“Kami harapkan kiranya pemerintah pusat bisa mengevaluasi strategi-strategi yang dibangun selama ini,” tegas Ketua FOR Papua MPR RI.
Analisis Lebih Dalam Terhadap Konflik Papua
Konflik di Papua memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, terkait erat dengan sejarah kolonialisme, ketidakadilan, dan perebutan sumber daya alam. Kurangnya otonomi dan representasi politik yang memadai bagi masyarakat Papua juga menjadi faktor penting yang memicu konflik. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap sejarah, budaya, dan aspirasi masyarakat Papua untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.
Pentingnya Dialog dan Negosiasi
Pendekatan keamanan semata-mata tidak akan mampu menyelesaikan konflik Papua. Dialog, negosiasi, dan upaya membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai sangatlah krusial. Pemerintah perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan perwakilan dari kelompok-kelompok yang terlibat konflik dalam proses perdamaian. Menciptakan ruang dialog yang aman dan inklusif merupakan langkah penting untuk mencapai kesepakatan.
Selain itu, upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua haruslah diprioritaskan. Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan akan membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik.
Kesimpulannya, penyelesaian konflik di Papua memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penghentian pendekatan keamanan semata dan penguatan dialog serta pembangunan yang inklusif menjadi kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Papua.
