Mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pemeriksaan kedua terkait dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Kedatangannya di Kejagung sekitar pukul 09.30 WIB, diwarnai senyuman kepada awak media. Ia menegaskan pemeriksaan kali ini merupakan pemenuhan panggilan kedua dan belum dilakukan pemeriksaan secara mendalam.
Iwan membawa sejumlah dokumen yang diminta penyidik. Ia tampak santai menanggapi pencekalan dirinya yang berlaku sejak 19 Mei 2025 hingga enam bulan ke depan. Ia bahkan menilai pencekalan tersebut justru akan mempercepat proses hukum yang dijalaninya.
Pencekalan dan Potensi Tersangka
Pencekalan Iwan Kurniawan Lukminto dilakukan Kejagung untuk mencegahnya bepergian ke luar negeri. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan pencekalan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran proses hukum. Hal ini memicu spekulasi bahwa Iwan berpotensi menjadi tersangka selanjutnya dalam kasus ini. Meskipun Kejagung belum memberikan konfirmasi resmi, pencekalan seringkali menjadi indikasi kuat keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi.
Penyidik berencana memanggil Iwan kembali untuk pemeriksaan lanjutan pada pekan depan. Saat ini, statusnya masih sebagai saksi. Sebelumnya, ia telah diperiksa sekali sebagai saksi untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan. Penetapan tersangka baru tentunya akan menambah daftar tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan.
Mekanisme Pencekalan
Prosedur pencekalan diatur secara hukum untuk memastikan tersangka atau pihak yang diduga terlibat tidak melarikan diri. Pihak yang dicekal berhak diberitahu secara resmi paling lambat tujuh hari setelah pencekalan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi.
Dugaan Korupsi Kredit PT Sritex
Kasus ini bermula dari penyelidikan terkait pinjaman PT Sritex ke beberapa bank pemerintah. Pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, ditemukan bukti adanya penyimpangan penggunaan dana. Hasil investigasi menunjukkan adanya penggunaan dana untuk pembelian aset dan pembayaran hutang, bukan untuk modal kerja seperti yang telah disepakati.
Penyimpangan penggunaan dana ini diduga sebagai bentuk pelanggaran hukum dan menjadi dasar penyidikan dugaan korupsi. Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan masih dalam proses penghitungan dan penetapan aktualnya akan diumumkan setelah proses penyidikan selesai. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan perusahaan besar dan bank pemerintah.
Dampak Kasus Terhadap PT Sritex
Kasus dugaan korupsi ini tentu berdampak signifikan terhadap PT Sritex. Selain citra perusahaan yang tercoreng, kasus ini juga berpotensi berdampak pada operasional dan keuangan perusahaan. Proses hukum yang masih berjalan dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan rekanan bisnis PT Sritex.
Kejelasan proses hukum dan putusan pengadilan nantinya akan menentukan dampak jangka panjang bagi PT Sritex. Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan kelangsungan bisnisnya di tengah situasi yang penuh tantangan.
Kejagung akan terus melakukan proses penyidikan secara profesional dan transparan. Keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan upaya memulihkan kerugian negara menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini. Publik berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk pencegahan korupsi di masa mendatang.
