Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menimbulkan kontroversi besar di Indonesia. Berbagai pihak, termasuk aktivis 98, mengungkapkan penolakan keras terhadap usulan tersebut.
Penolakan ini didasarkan pada rekam jejak kepemimpinan Soeharto yang ditandai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat selama masa Orde Baru. Kekejaman rezim Orde Baru, termasuk peristiwa Tragedi Trisakti dan Semanggi, menjadi catatan kelam yang tak bisa diabaikan.
Argumen Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
Para aktivis 98 berpendapat bahwa menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto akan mencederai semangat reformasi dan mengabaikan korban-korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Pemberian gelar tersebut dinilai tidak adil dan melupakan penderitaan rakyat Indonesia.
Mereka menekankan bahwa penilaian terhadap seorang tokoh sejarah haruslah objektif dan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks Soeharto, dampak negatifnya terhadap HAM jauh lebih besar daripada prestasi pembangunan ekonomi yang selama ini diklaim.
Kasus Pelanggaran HAM Masa Orde Baru
Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru yang menjadi sorotan antara lain penculikan aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Tanjung Priok, dan penembakan demonstran pada demonstrasi mahasiswa.
Kasus-kasus tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan penderitaan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ketidakadilan dan impunitas yang dialami para pelaku pelanggaran HAM menjadi alasan kuat penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
Tanggapan Pemerintah
Menanggapi kontroversi ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak publik untuk menunggu keputusan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia menekankan pentingnya proses pengkajian yang objektif dan menyeluruh.
Namun, seruan untuk menunggu keputusan Dewan tersebut tidak cukup meyakinkan para penentang. Mereka tetap menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan tersebut, serta perhatian serius pemerintah terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Pertimbangan Dewan Gelar
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memiliki tanggung jawab besar dalam menilai usulan pemberian gelar pahlawan. Mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi positif dan negatif tokoh yang diusulkan terhadap bangsa dan negara.
Proses penilaian seharusnya melibatkan partisipasi publik yang luas dan memperhatikan pendapat berbagai pihak. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan fakta dan data yang akurat, dan berorientasi pada keadilan dan rekonsiliasi nasional.
Kesimpulan
Debat seputar pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan refleksi dari proses penyelesaian masa lalu yang belum tuntas. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia dalam menilai tokoh-tokoh sejarah.
Proses pengambilan keputusan haruslah transparan dan memperhatikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Pemberian gelar pahlawan bukan hanya mengenai penghargaan tetapi juga mengenai pembelajaran sejarah dan pembangunan masa depan bangsa.
