Status kewarganegaraan Hambali, terduga teroris yang ditahan di Guantanamo Bay sejak tahun 2003, hingga kini masih menjadi misteri. Ketidakjelasan ini berakar pada situasi penangkapannya di Thailand, di mana ia tidak menunjukkan identitas Indonesia dan malah memiliki paspor Thailand dan Spanyol.
Ketidakpastian ini diperparah oleh fakta bahwa Hambali, yang bernama asli Encep Nurjaman, tidak membawa paspor Indonesia saat ditangkap. Ketiadaan dokumen resmi yang membuktikan kewarganegaraannya membuat pemerintah Indonesia kesulitan menentukan statusnya.
Penjelasan Pemerintah Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal (single citizenship). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Menurut UU tersebut, seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain. Jika Hambali memang sah memperoleh kewarganegaraan lain dan tidak mengajukan permohonan untuk kembali menjadi WNI, maka secara hukum ia bukan lagi warga negara Indonesia.
Pemerintah Indonesia, berdasarkan UU Keimigrasian, berwenang mencegah masuknya warga negara asing yang dianggap merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu, sampai ada kejelasan status dan dokumen resmi Hambali, pemerintah belum dapat mengklaimnya sebagai WNI.
Tuduhan Terorisme dan Implikasinya
Militer AS menuduh Hambali terlibat dalam berbagai aksi terorisme internasional, termasuk bom Bali tahun 2002. Tuduhan ini semakin memperumit upaya penetapan status kewarganegaraannya.
Meskipun tidak memiliki bukti resmi kewarganegaraan Indonesia, kasus Hambali tetap menjadi perhatian Indonesia. Hal ini bukan hanya karena tuduhan terorisme yang dialamatkan kepadanya, tetapi juga karena implikasi hukum dan diplomatiknya bagi Indonesia.
Proses Hukum dan Prosedur Kewarganegaraan
Proses menentukan status kewarganegaraan seseorang yang berada di luar negeri dan terlilit kasus hukum internasional memang kompleks. Butuh investigasi menyeluruh dan kerja sama internasional untuk menggali bukti-bukti yang dibutuhkan.
Indonesia, dengan prinsip single citizenship-nya, memiliki prosedur yang ketat dalam hal pengakuan dan pemulihan kewarganegaraan. Proses ini membutuhkan pengajuan permohonan resmi dan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
Kesimpulan
Status kewarganegaraan Hambali yang belum jelas mencerminkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan hukum internasional, terorisme, dan prosedur kewarganegaraan. Kejelasan statusnya membutuhkan upaya investigasi lebih lanjut dan kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dengan otoritas terkait di Amerika Serikat dan negara lain.
Kasus Hambali juga menyoroti pentingnya pencatatan dan administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi, khususnya bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ini akan mempermudah proses identifikasi dan perlindungan warga negara di masa mendatang.
