Surabaya Luncurkan Kampung Pancasila: Wujud Nyata Gotong Royong dan Integrasi Program Warga
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan program inovatif “Kampung Pancasila” sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dan menyelesaikan berbagai permasalahan warga secara terintegrasi. Program ini diresmikan pada 11 Agustus 2025 setelah melalui pelatihan bagi para lurah, camat, dan kepala perangkat daerah. Kampung Pancasila diharapkan menjadi solusi komprehensif untuk permasalahan lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya di setiap Rukun Warga (RW).
Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/ 142/ 436.1.2/2025 yang dikeluarkan pada 2 Juli 2025 menjadi landasan hukum pembentukan Satgas Kampung Pancasila. Pelatihan *training of trainers* (ToT) yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2025 bertujuan untuk menyatukan berbagai program kampung dalam satu sistem terkoordinasi. Doa bersama yang dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi menandai peluncuran resmi program ini di Balai Kota Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya gotong royong dalam keberhasilan program ini. Beliau menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak serentak menuju 1.360 titik Kampung Pancasila di 153 kelurahan. Program ini juga ditargetkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk mengatasi kemiskinan, menangani ibu hamil berisiko tinggi, mencegah anak putus sekolah, dan mengurangi pengangguran.
“Di dalam Kampung Pancasila itu kita utamakan gotong-royong dan saling membantu. Karena agama dan Pancasila ini filosofinya memerintah kita untuk saling tolong menolong,” tegas Wali Kota Eri.
Kampung Pancasila bukan sekadar implementasi nilai-nilai Pancasila, tetapi juga wadah nyata untuk menggalakkan semangat kebersamaan. Wali Kota Eri berharap program ini dapat memperkuat pondasi Pancasila, UUD 1945, dan pengamalan agama secara kaffah.
“Dengan adanya Kampung Pancasila, saya berharap kita kuatkan lagi (Pancasila). Karena kita harus menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan agama secara kaffah (keseluruhan),” tambahnya.
Selain kesejahteraan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan toleransi antarumat beragama. Pemkot Surabaya mendorong warga untuk saling menjaga keamanan, menghormati perbedaan, dan membangun jiwa sosial yang tinggi.
“Kita membiasakan untuk saling toleransi, menjaga sesama agama sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Yang kita lakukan adalah bagaimana semua agama tadi membentuk jiwa-jiwa yang memiliki jiwa sosial yang tinggi,” jelas Wali Kota Eri.
Struktur Satgas Kampung Pancasila dibentuk hingga tingkat RW, dengan Ketua RW sebagai Ketua Satgas. Empat kelompok kerja (pokja) di bidang lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi akan membantu Ketua RW. Perangkat daerah ditunjuk sebagai koordinator program di setiap bidang. Contohnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk bidang lingkungan, Satpol PP untuk kemasyarakatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk sosial budaya, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkodag) untuk bidang ekonomi.
Program ini menggunakan aplikasi “Sayang Warga” untuk melakukan *self assessment* bulanan. Penilaian mencakup pengelolaan sampah, kesehatan balita, kegiatan ronda malam, dan status gizi warga. Hasilnya dianalisis oleh ASN pendamping dan disinergikan dengan perangkat daerah terkait. Keberhasilan Kampung Pancasila diukur dari capaian teknis dan semangat gotong royong masyarakat.
“Nah, ketika keempat bidang ini sudah mencapai nilai tertentu, maka itu menjadi tolok ukur keberhasilan dari Kampung Pancasila,” jelas Wali Kota Eri.
Satgas Lingkungan bertugas menangani pemilahan sampah, urban farming, kerja bakti, pemberantasan sarang nyamuk, dan sosialisasi tentang bahaya buang air besar sembarangan (BABS). Satgas Kemasyarakatan fokus pada keamanan, patroli ronda, pengawasan jam malam anak, mitigasi bencana, dan sosialisasi pencegahan narkoba.
Satgas Ekonomi bertugas mendata warga produktif yang belum bekerja, mendampingi UMKM, dan menghubungkan mereka dengan pelatihan kewirausahaan. Satgas Sosial Budaya menangani isu stunting, skrining TBC, pencegahan anak putus sekolah, dan perlindungan perempuan dan anak.
Pemkot Surabaya berencana menjadikan Kampung Pancasila sebagai program lomba tahunan, seperti halnya “Smart City” dan “Merdeka dari Sampah”. Namun, penilaian Kampung Pancasila akan lebih menyeluruh. Di tingkat kota, Satgas diketuai Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widyanto, dengan wali kota dan wakil wali kota sebagai dewan pengarah.
Saat ini, 15 tim pendamping dari berbagai perangkat daerah telah aktif di seluruh RW. Irvan Widyanto menyampaikan bahwa sebanyak 669 ASN dan non-ASN ditugaskan sebagai pendamping di seluruh RW di Surabaya. Penilaian awal akan fokus pada capaian di setiap bidang, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kampung.
“Setelah dilakukan penilaian awal, misal kampung A ada yang kurang, nanti ASN pendamping akan melakukan pendekatan dengan program yang sudah dijalankan, yang kedua bisa dengan cara pendekatan kemasyarakatan,” tutup Irvan.
Komentar