Pemkab Boalemo Dorong Kualitas SDM Hadapi Bonus Demografi

Pemerintah Kabupaten Boalemo menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang matang guna menghadapi bonus demografi agar tidak menjadi beban sosial bagi daerah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali saat membuka Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2026 di Cabana Resort and Resto pada Kamis, 25 Juni 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, akademisi, tim ahli PJPK, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah setempat. Lahmuddin menegaskan bahwa pengelolaan kependudukan harus berfokus pada kualitas manusia, bukan sekadar urusan administrasi angka statistik.

"Seluruh program yang direncanakan, anggaran yang alokasikan, dan kebijakan yang ditetapkan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Lahmuddin Hambali, Wakil Bupati Boalemo.

Pemerintah daerah menilai penduduk harus diposisikan sebagai subjek sekaligus tujuan utama dari kebijakan, sehingga pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Lahmuddin melihat fenomena melimpahnya penduduk usia produktif ini sebagai peluang besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.

"Bonus demografi harus kita sambut dengan kesiapan yang matang, mulai dari pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, keterampilan kerja, hingga kesempatan berusaha bagi masyarakat," ujar Lahmuddin Hambali, Wakil Bupati Boalemo.

Tantangan kependudukan di Boalemo dinilai sangat luas karena mencakup penyelesaian masalah kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga ketahanan keluarga. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah daerah diminta untuk menghentikan pola kerja sektoral dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

"Pembangunan kependudukan bukan hanya urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini adalah urusan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak dan seluruh perangkat daerah," kata Lahmuddin Hambali, Wakil Bupati Boalemo.

Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar dokumen PJPK dapat berfungsi optimal sebagai instrumen strategis. Dokumen ini dirancang untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah dapat responsif dan menjawab kebutuhan nyata di masyarakat.

"Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus menjadi instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan berbagai isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga program yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran," ujar Lahmuddin Hambali, Wakil Bupati Boalemo.

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo mengharapkan lahirnya rekomendasi konkret serta rencana tindak lanjut yang terukur dari seluruh perangkat daerah. Langkah ini krusial untuk menyamakan persepsi dalam membangun sistem kependudukan yang produktif dan berkelanjutan demi masa depan daerah.