Pemkab Bone Bolango Antisipasi Anak Putus Sekolah dan Nikah Dini

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat sinergi lintas sektor guna menanggulangi masalah anak tidak sekolah, pekerja anak, dan pernikahan usia dini pada Kamis (2/7/2026). Langkah strategis ini ditempuh demi mempersiapkan generasi daerah menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan persoalan mendasar ini bukan lagi masalah sektoral melainkan tantangan bersama.

Kebijakan pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan dan perlindungan menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda oleh jajaran pemerintah daerah. “Persoalan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Semua pihak harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah daerah, dinas terkait, pengadilan agama, Kementerian Agama, hingga pemerintah desa dan kecamatan,” tegas Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak akan cukup tanpa kepastian bahwa anak-anak tetap mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah mencatat tiga tantangan tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Menyambut tahun ajaran baru, jajaran organisasi perangkat daerah hingga tingkat desa diinstruksikan segera melakukan validasi data di lapangan. Langkah ini bertujuan mengantisipasi hilangnya kesempatan belajar bagi generasi muda di wilayah masing-masing. “Saya meminta para camat dan kepala desa benar-benar memastikan kondisi anak-anak di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada yang putus sekolah, bekerja di bawah umur, ataupun terjerumus dalam perkawinan usia dini tanpa diketahui pemerintah,” ujarnya Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Aparat desa dinilai memiliki posisi strategis untuk mempercepat intervensi karena berada paling dekat dengan masyarakat. Penanganan komprehensif yang menyentuh aspek edukasi kini diutamakan guna mengatasi faktor ekonomi dan sosial yang memicu masalah tersebut. Meski kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan, pemerintah kabupaten memastikan program perlindungan anak tidak akan dikesampingkan. Kolaborasi menjadi instrumen utama untuk mengoptimalkan efektivitas program di tengah keterbatasan anggaran.

“Pemerintah daerah tetap berkomitmen mengutamakan program perlindungan anak melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Kolaborasi menjadi kekuatan utama agar setiap program dapat berjalan lebih efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya,” katanya Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango. Rapat koordinasi di Kota Gorontalo ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas PPPA dan PMD Provinsi Gorontalo, Pengadilan Agama Suwawa, Dinas Sosial P3A-P2KB Bone Bolango, Kantor Kemenag Bone Bolango, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.