JAKARTA, 6 Agustus 2025 – Pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada guru non-ASN dan tenaga pendidik di sektor pendidikan non-formal sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Program ini diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta. Program ini diklaim sebagai “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”.
Program insentif ini merupakan bagian dari tiga program strategis Kemendikdasmen yang mendukung visi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru dan pemerataan akses pendidikan.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan insentif bagi 12.500 guru untuk melanjutkan pendidikan S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 300.000 kepada 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Total insentif yang diterima setiap guru mencapai Rp 2,1 juta dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para guru honorer.
Tidak hanya guru honorer di sekolah formal, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 253.407 guru PAUD non-formal. BSU tersebut sebesar Rp 300.000 untuk dua bulan. Selain itu, pemerintah juga memberikan tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.
“Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD non formal. BSU sebesar Rp 300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia,” jelas Prof. Mu’ti dalam peluncuran program tersebut.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut positif program insentif ini. Ia melihat program ini sebagai bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru.
“Guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara, ditambah dengan nilai-nilai yang itu sangat bermanfaat bagi guru,” ungkap Gubernur Ahmad Luthfi seusai menghadiri peluncuran program tersebut di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah lebih dulu menjalankan program insentif bagi guru non-ASN dan pendidik non-formal. Insentif ini berupa gaji atau honorarium yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pembiayaan ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, alokasi BOP Pendidikan Jateng mencapai Rp 472,381 miliar. Jumlah guru non-ASN atau GTT di satuan pendidikan negeri di Jateng mencapai 3.043 orang, terdiri dari 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
“Honorarium bagi guru non ASN termasuk guru tamu tersebut, ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan,” terang Sadimin.
Untuk guru di satuan pendidikan swasta (SMA, SMK, dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan, termasuk untuk honor guru melalui program BOSDa. Pada tahun 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp 142,632 miliar.
“Tunjangan lain bagi guru non ASN yang belum sertifikasi itu juga ada. Kalau yang sudah sertifikasi sama dengan daerah lain. Bedanya guru non ASN (di Jateng) gajinya sudah UMK,” jelas Sadimin.
Program insentif dari Kemendikdasmen melengkapi program yang telah berjalan di tingkat provinsi. Program Kemendikdasmen, seperti BSU selama tujuh bulan dengan nilai Rp 300.000 per bulan, menutupi kebutuhan yang belum terpenuhi oleh program pemerintah provinsi.
“Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti Rp 2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia akan lebih bermutu dan berkualitas,” tambah Sadimin.
Kebutuhan guru di SMAN/SMKN/SLBN di Jawa Tengah cukup besar, terutama mengingat adanya guru yang pensiun setiap tahun. Kekurangan guru, terutama di SLB, masih menjadi tantangan karena membutuhkan guru dengan kualifikasi pendidikan luar biasa.
Komentar