Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi membangun Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi. Program ini ditargetkan mulai berjalan awal tahun depan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan.
Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari gagasan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menjangkau jutaan anak miskin dan miskin ekstrem di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang belum atau putus sekolah. Mayoritas berasal dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (“Gus Ipul”) dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara membahas rencana ini pada pertemuan di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis 7 Agustus 2025. Gus Ipul menekankan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai upaya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ide ini sudah tercetus sejak pertemuan kami sebelumnya, dan saya melihat ini akan menjadi jawaban bagi jutaan anak Indonesia yang selama ini tak terjangkau pendidikan formal,” ujar Gus Ipul, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah.
Gus Ipul menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung, melainkan sarana untuk memberdayakan anak-anak di daerah terpencil. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan anak-anak yang selama ini terpinggirkan mendapatkan kesempatan pendidikan. “Presiden ingin kita menoleh pada anak-anak kita yang tak terlihat, tak terdengar, bahkan sering kali tak terdata. Sekolah Rakyat hadir untuk membuat yang tak mungkin menjadi mungkin,” tegas Gus Ipul.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah mendukung penuh rencana ini. Kementerian Transmigrasi akan mengidentifikasi lokasi potensial untuk proyek percontohan, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua sebagai kandidat awal.
Program transmigrasi di era Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada pemindahan penduduk, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan melalui industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pendidikan menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.
“Jika kementerian saling bersinergi, program ini juga akan menurunkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar efektif dan efisien untuk kemakmuran bangsa,” kata Menteri Iftitah.
Sekolah Rakyat akan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak miskin ekstrem di kawasan transmigrasi. Program ini diharapkan menjadi langkah penting dalam pemerataan pendidikan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan pendidikan berkualitas yang setara dengan daerah perkotaan. Kurikulum akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana juga akan diperhatikan.
Pemerintah berencana untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Hal ini bertujuan agar program ini dapat berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program.
Keberhasilan program Sekolah Rakyat ini sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait. Komitmen dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Semoga program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan anak-anak di daerah terpencil.
