Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), telah memulai pembangunan fisik Sekolah Rakyat (SR) Tahap 1C. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya bagi anak–anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan gratis dengan standar mutu tinggi, baik infrastruktur maupun kurikulum.
Inisiatif ini menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya. Pembangunan sekolah ini menandai langkah signifikan dalam upaya mencapai tujuan tersebut.
Tahap awal pembangunan diawali dengan proses verifikasi terhadap ratusan lokasi yang diusulkan. Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan proses seleksi tersebut. “Kami memulai dari verifikasi 167 lokasi calon Sekolah Rakyat. Dari jumlah itu, hanya 50 lokasi yang memenuhi syarat untuk masuk ke tahap konstruksi,” kata Dody dalam siaran pers tertulis pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Dari 50 lokasi yang lolos verifikasi, 49 sekolah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara satu sekolah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program ini.
Sembilan lokasi lain masih dalam tahap usulan dan persiapan sebagai sekolah rintisan. Proses ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat di masa mendatang, menjangkau lebih banyak daerah yang membutuhkan. Dengan demikian, program ini akan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak-anak Indonesia.
Per 4 Agustus 2025, progres konstruksi fisik Sekolah Rakyat Tahap 1C telah mencapai 60,93 persen. Menteri PU menargetkan penyelesaian penuh pada akhir Agustus 2025. “Per 4 Agustus 2025, progres konstruksi fisik telah mencapai 60,93 persen. Kami menargetkan penyelesaian penuh dapat tercapai di akhir Agustus,” ungkap Dody.
Target penyelesaian yang cepat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh anak-anak dari kelompok rentan. Kecepatan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas menjadi fokus utama dalam program ini.
Meskipun progres pembangunan sudah signifikan, detail total anggaran untuk Tahap 1C belum diungkap. Namun, Menteri PU memastikan bahwa setiap rupiah anggaran akan digunakan secara efisien dan diawasi ketat untuk menjamin kualitas pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.
Program Sekolah Rakyat direncanakan bertahap, dengan target ambisius 100 sekolah baru setiap tahunnya di seluruh Indonesia. Program ini mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, disesuaikan dengan kebutuhan dan demografi masyarakat setempat. Program ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Desain Sekolah Rakyat dirancang adaptif terhadap kebutuhan anak-anak di daerah tertinggal. Pertimbangan khusus diberikan pada ruang kelas, sanitasi, dan aksesibilitas. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi para siswa.
Program ini diharapkan bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga pondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia jangka panjang. Keterlibatan lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Rakyat. Dengan dukungan semua pihak, program ini diharapkan dapat mencapai tujuannya.
Dengan progres yang positif dan target yang jelas, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1C membuktikan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masa depan pendidikan di Indonesia.
Komentar