Sengketa pengakuan anak antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil masih menjadi sorotan publik. Meskipun keduanya telah menyatakan kesediaan untuk menjalani tes DNA, proses hukumnya masih berjalan lamban dan belum ada langkah konkrit yang diambil.
Markus Nababan, kuasa hukum Lisa Mariana, mengkritik sikap Ridwan Kamil yang dinilai tidak kooperatif. Dua kali dipanggil untuk menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), Ridwan Kamil tidak pernah hadir. Sikap ini dianggap tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah.
Nababan menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini secara cepat dan transparan. Ia menyatakan keprihatinan atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh berlarutnya sengketa ini terhadap citra Indonesia.
Pernyataan Kesediaan Tes DNA dan Prosedur Hukum
Meskipun Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya telah menyatakan kesediaan untuk tes DNA, Nababan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut terkait perintah dari DVI Polri. Namun, tes DNA tidak dapat dilakukan atas perintah kepolisian, melainkan harus berdasarkan putusan pengadilan.
Oleh karena itu, Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan dilakukannya tes DNA. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hubungan biologis antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terhadap anak yang menjadi sengketa.
Gugatan ini menargetkan perintah pengadilan untuk kedua belah pihak, baik Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil, untuk menjalani tes DNA. Kehadiran Ridwan Kamil dalam persidangan diharapkan untuk mempercepat proses tersebut.
Proses Hukum dan Peran Pengadilan
Kuasa hukum Lisa Mariana menjelaskan bahwa meskipun Ridwan Kamil tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, majelis hakim tetap berwenang untuk memerintahkan tes DNA. Hal ini didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
Proses mediasi yang telah dilakukan sebelumnya dinyatakan buntu (deadlock). Oleh karena itu, persidangan akan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Kehadiran atau ketidakhadiran tergugat tidak akan menghalangi pengadilan untuk mengambil keputusan. Prinsip penegakan hukum tetap akan dijalankan.
Proses hukum akan tetap berjalan, dan tes DNA akan tetap dilakukan, terlepas dari kehadiran atau ketidakhadiran Ridwan Kamil di persidangan. Hal ini menegaskan bahwa proses hukum di Indonesia akan tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Implikasi dan Dampak Kasus
Kasus ini mempunyai implikasi luas, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga bagi publik dan sistem hukum Indonesia. Kejelasan dan transparansi proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Proses yang berlarut-larut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini secara cepat, adil, dan transparan sangat diharapkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat untuk bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Keterbukaan dan kejujuran sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ini.
