Mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini baru-baru ini menekankan peran krusial perempuan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan memberantas kemiskinan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan bertema “Perempuan Berdaya, Indonesia Raya” di Kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Kota Serang.
Risma mengamati bahwa banyak keluarga yang tetap hidup dalam kemiskinan meskipun kepala keluarga bekerja keras sebagai tukang becak, buruh, atau sopir. Ia mendiagnosis akar masalahnya: “Saya lihat yang miskin itu suaminya kerja, ada tukang becak, buruh, dan sopir. Akan tetapi, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena peran ibu dalam ekonomi keluarga belum dimaksimalkan.” Hal ini menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan, bukan hanya fokus pada kepala keluarga laki-laki.
Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga
Risma, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, mengajak masyarakat untuk melihat potensi ekonomi yang ada pada ibu rumah tangga. Pengalamannya membina UMKM rumahan di Surabaya menjadi bukti nyata akan hal ini. Ia menekankan pentingnya strategi yang holistik dalam memberantas kemiskinan, melibatkan perempuan secara aktif dalam prosesnya.
Menurutnya, perempuan dapat menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan jika diberikan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran yang modern. “Ibu-ibu Banten bisa berubah. Jangan jualan pakai model lama. Bungkusnya harus rapi, tampilan menarik. Orang akan menilai produk itu enak, sehat, dan layak beli,” tegas Risma. Ia juga mendorong perempuan untuk berani membangun pasar sendiri, agar tidak diambil alih oleh pihak lain.
Membangun Kemampuan Kewirausahaan
Pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga meliputi peningkatan akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan pemasaran. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pendampingan yang komprehensif, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk berwirausaha. Hal ini meliputi akses yang mudah terhadap permodalan, pengurangan hambatan birokrasi, dan perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan.
Tantangan dan Potensi Banten
Risma menyoroti angka kemiskinan yang masih tinggi di Banten, sebuah provinsi dengan potensi geografis yang strategis dan dekat dengan Jakarta. “Saya dari Jakarta ke sini tidak sampai 2 jam. Potensi geografis ini seharusnya menjadi kekuatan ekonomi kita, bukan justru sebaliknya,” ujarnya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realita ekonomi di daerah tersebut.
Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, Ade Sumardi, menjelaskan bahwa sarasehan ini bertujuan memperkuat peran perempuan dalam ketahanan ekonomi keluarga. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM yang dikelola perempuan dapat naik kelas dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian rakyat.
Pentingnya Kolaborasi
Peran pemerintah daerah dan berbagai pihak sangat penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat krusial untuk menciptakan program yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Selain pelatihan kewirausahaan, akses terhadap teknologi informasi juga sangat penting. Pemerintah perlu memastikan akses internet yang memadai dan pelatihan digital bagi para pelaku UMKM perempuan, agar mereka dapat memasarkan produknya secara lebih luas dan efisien.
Kesimpulannya, pemberdayaan perempuan merupakan kunci penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan memberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan, modal, dan pasar yang adil, perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan ekonomi di Indonesia. Keberhasilan ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat.
