Ketua FKKS Bone Bolango Rakhmatiyah Deu menyatakan bahwa pembentukan Pokja Desa Sehat ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara warga dan pemerintah daerah.

"Desa sehat tidak akan lahir hanya karena program pemerintah. Yang paling menentukan adalah keterlibatan masyarakat. Pokja Desa Sehat harus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di desa," kata Ketua FKKS Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu.

Ulanda.id – Persoalan kesehatan masyarakat di desa, menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, tidak akan pernah selesai jika hanya mengandalkan program pemerintah. Perubahan justru harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan masyarakat desa itu sendiri.

Karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Pokja Desa Sehat agar tidak sekadar menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program-program kesehatan, tetapi tampil sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat.

Ulanda.id – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, berharap keberadaan Pokja Desa Sehat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat bukan semata-mata menyediakan fasilitas atau melaksanakan berbagai kegiatan, melainkan menumbuhkan kepedulian warga agar menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan dokter umum di fasilitas kesehatan rujukan tersebut dinilai belum seimbang dengan beban pelayanan yang terus meningkat. Berdasarkan data rapat, RS Ainun hanya memiliki 16 dokter umum berstatus ASN yang sebagian masih menjalani pendidikan, serta 10 dokter umum tenaga kontrak.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengungkapkan keterbatasan personel medis membuat layanan pada malam hari menjadi sangat minim.

Usulan tersebut disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat proses administrasi keuangan pasien rujukan.

Dukungan keberlanjutan program penanganan pasien luar daerah ini disampaikan langsung oleh perwakilan dewan dalam forum tersebut.

Agenda ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 pada Sabtu (18/7). Perhelatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Gorontalo. Tim penilai yang terdiri dari unsur Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo memfokuskan parameter penilaian pada pemanfaatan bahan pangan lokal, aspek keamanan pangan, kreativitas, serta kandungan gizi menu.

Kader DASHAT dari Kecamatan Tomilito ditunjuk menjadi representasi Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyajikan hidangan bergizi. Racikan menu berbasis pangan lokal yang mereka tampilkan dinilai efektif memenuhi kebutuhan nutrisi anak serta mudah dipraktikkan oleh masyarakat luas dalam keseharian.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir, menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh melalui pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Selain ISPA, tercatat pula 1.284 kasus diare akut, 298 suspek demam tifoid, dan 303 kasus pneumonia yang mengakibatkan dua pasien meninggal dunia.

"Kasus ISPA masih menjadi yang paling tinggi berdasarkan data SKDR, mencapai 4.882 kasus sepanjang tahun ini," ujar Meyrin Kadir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

Langkah penambahan anggaran tersebut diambil untuk memperkuat sinergi seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, hingga aparat TNI dan Polri dalam mendeteksi ancaman penyakit sejak dini.

Ismet menegaskan bahwa upaya penanggulangan ancaman kesehatan masyarakat tidak lagi dapat dibebankan secara parsial kepada Dinas Kesehatan saja, melainkan membutuhkan pergerakan bersama secara terkoordinasi.

Langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Melalui optimalisasi aplikasi tersebut, pasien kini tidak perlu lagi menghabiskan waktu luang hanya untuk mengantre di loket pendaftaran.

Proses edukasi ini dilangsungkan di area ruang tunggu poliklinik dengan menyasar langsung para pengunjung. Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) memberikan pendampingan teknis agar masyarakat dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN secara mandiri.

Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa mayoritas masyarakat yang mengakses layanan kesehatan memberikan penilaian yang positif.

Meski demikian, manajemen rumah sakit menegaskan bahwa capaian tersebut bukan akhir dari upaya pembenahan yang sedang berjalan. Merujuk pada data survei, terdapat sembilan unsur pelayanan yang dievaluasi secara langsung oleh masyarakat selaku pengguna jasa.

Hal paling krusial adalah memastikan seluruh indikator kabupaten sehat terwujud melalui perubahan nyata di tengah masyarakat. Masalah Open Defecation Free (ODF) dan pengelolaan sampah rumah tangga ditegaskan tidak boleh berhenti sebagai target administratif. Hal itu tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan pemerintah.

"Pencapaian ODF dan penanganan sampah rumah tangga tidak boleh hanya menjadi target di atas kertas. Semua itu harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak, dukungan anggaran yang memadai, dan aksi nyata di lapangan," kata Rakhmatiyah Deu.

Mengusung tema "IDI Berkemajuan, Bangsa Sehat dan Sejahtera," aksi nyata ini dipusatkan di Kecamatan Paguyaman Pantai, seperti dilansir dari Sharenews. Program tersebut bertujuan mendekatkan layanan medis bagi warga yang memiliki keterbatasan akses kesehatan.

Ketua IDI Cabang Boalemo, dr. Sukmawaty Djakatara, Sp.OG, menegaskan bahwa kehadiran mereka di wilayah tersebut merupakan panggilan nurani dan wujud pengabdian profesi kepada masyarakat secara langsung.

Evaluasi ini mendesak karena keberhasilan PKG menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. “Program PKG merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaannya akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat terhadap kepala daerah,” kata Iwan Mustafa, Jumat (3/7/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, menjelaskan bahwa paradigma pelayanan kesehatan masyarakat harus diubah dari mengobati menjadi mencegah. Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas diinstruksikan memperluas jangkauan layanan, termasuk menyasar peserta didik baru di sekolah-sekolah.

Peningkatan kapasitas tenaga medis ini dilansir dari Ulanda melibatkan dr. Triaji Baskoro Alam Rivai dan dr. Tiara Faradita Rahim. Capaian ini dinilai menjadi momentum penting bagi kemajuan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

"Atas nama keluarga besar RSUD dr. Zainal Umar Sidiki, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada dr. Triaji Baskoro Alam Rivai dan dr.

Dilansir dari Ulanda, keberhasilan ini dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang demi memperkuat mutu pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

Peningkatan kompetensi tenaga medis menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan rumah sakit yang profesional, cepat, dan memenuhi standar.

Sistem kerja tenaga medis di rumah sakit tersebut diatur melalui pembagian shift yang bergantian agar penanganan darurat dan pelayanan medis tetap bersiaga sepanjang hari. Layanan yang beroperasi tanpa henti meliputi Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, dan tindakan medis mendesak.

“Kalau beroperasi itu 24 jam, kalau observasi 8 jam,” tegas dr. Mohammad Ardiansyah, Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki.

Dilansir dari Sharenews, rumah sakit yang dikenal dengan slogan "Melayani Seperti Keluarga Sendiri" ini membawa pulang gelar Terbaik I Faskes Berkomitmen Kategori FKRTL Tipe C. Piagam penghargaan resmi bernomor 1168/X-02/0626 ini menandai konsistensi RSUD Tani dan Nelayan Boalemo tersebut dalam memberikan layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta JKN.

Selain unggul dalam pelayanan medis, RSUD drg. Clara Gobel juga menyabet Juara II Lomba Konten Program JKN Kategori FKRTL di wilayah kerja Kantor Cabang Gorontalo. Penghargaan ini diberikan atas kreativitas manajemen dalam mengemas informasi edukasi mengenai JKN.

Langkah strategis tersebut dibahas melalui audiensi di Ruang Rapat Bupati Bone Bolango, seperti dilansir dari Sharenews. Institusi pendidikan tinggi kesehatan dinilai memiliki peran strategis guna menyuntikkan energi baru pada program daerah yang menyentuh pola asuh dan gizi keluarga.

"Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Kita ingin seluruh program yang dimiliki Poltekkes dapat dikolaborasikan dengan kegiatan pemerintah daerah dan PKK. Jika disinergikan dengan baik, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Pengangkatan dr. Roni Imran dilakukan menyusul mundurnya dr. Wahyudin Dangkua dari jabatan direktur rumah sakit tersebut, seperti dilansir dari Ulanda. Penunjukan ini dinilai krusial demi menjaga stabilitas manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan milik Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Kesamaan nama antara direktur baru dengan tokoh politik lokal menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat dalam beberapa hari terakhir. Sebagian masyarakat awalnya mengira posisi pimpinan fasilitas medis itu diberikan kepada figur parpol.

Merespons kekosongan kepemimpinan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo bergerak cepat. Pihak pemerintah kemudian menunjuk dr. Roni Imran untuk mengemban tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Direktur, seperti dilansir dari Sharenews.

Penunjukan dr. Roni Imran ini mengemban misi penting untuk menjaga stabilitas manajemen internal. Kehadiran pimpinan baru tersebut juga diharapkan mampu memicu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat luas.

Langkah strategis ini dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaporan Data Intervensi Stunting di Grand Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat pada Kamis, 11 Juni 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Data instansi terkait menunjukkan penurunan drastis keluarga berisiko stunting, dari 25.700 keluarga pada 2023, menjadi 15.289 keluarga pada 2024, dan menyusut lagi hingga 13.792 keluarga pada 2025.

Upaya pengendalian ini memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Bone Bolango mengambil peran strategis untuk memastikan penanganan ATM masuk dalam dokumen pembangunan daerah. Isu kesehatan ini diintegrasikan ke dalam RPJMD, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah demi menjamin dukungan anggaran yang memadai.

Selain menggunakan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di tingkat tapak. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendanai program edukasi kesehatan, pendampingan desa, penguatan data dan monitoring, serta kampanye perilaku hidup bersih dan sehat secara masif.

Dugaan keterlibatan buah pepaya didasarkan pada pengujian laboratorium terhadap 17 sampel pangan dari sejumlah titik penanganan makanan, di mana hanya komponen tersebut yang menunjukkan nilai Angka Kapang Khamir (AKK) paling tinggi.

Tiga sampel pepaya yang diuji masing-masing menunjukkan angka 1,4 x 10³ koloni per gram serta 6,8 x 10⁴ koloni per gram pada dua sampel lainnya, sementara hasil pengujian nasi putih, kangkung tauge, tahu goreng, oci goreng, dan dabu-dabu dinyatakan negatif. "Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa komponen makanan lainnya negatif dari parameter bakteri dan racun yang diperiksa. Temuan utama justru berada pada sampel buah pepaya yang menunjukkan angka kapang dan khamir paling tinggi dibandingkan sampel pangan lainnya," demikian isi laporan investigasi BBPOM.

Agenda ini diikuti oleh para tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas layanan yang tersebar di seluruh wilayah Boalemo. Transformasi pelayanan di tingkat desa dinilai sangat bergantung pada eksistensi Posyandu dalam menjangkau warga. Bupati Boalemo menjelaskan bahwa lembaga tersebut memegang peranan vital untuk mendongkrak derajat kesehatan mulai dari ibu hamil, bayi, balita, hingga kelompok lanjut usia.

"Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat sejak usia dini hingga lanjut usia. Karena itu, kapasitas dan kompetensi para tenaga kesehatan harus terus diperkuat," ujar Rum Pagau, Bupati Boalemo.

Kondisi keuangan tersebut dipaparkan langsung oleh jajaran direksi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu, 10 Juni 2026. Lonjakan pengeluaran untuk pembayaran klaim peserta menjadi penyebab utama penerimaan iuran saat ini tidak lagi mencukupi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa manajemen harus menyediakan dana besar setiap hari demi memenuhi kewajiban faskes. Ketimpangan kas ini memaksa penggunaan cadangan dana demi menutupi selisih anggaran.

Kegiatan kemanusiaan dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 ini memberikan dukungan pembiayaan operasi untuk 50 mata bagi pasien dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, hingga Timor Tengah Utara, sebagaimana dilansir dari Bola.

Salah satu penerima manfaat adalah Sofia, seorang lansia berusia 77 tahun asal Kabupaten Timor Tengah Selatan yang harus menempuh perjalanan selama empat jam demi mendapatkan tindakan medis tersebut setelah mengalami gangguan penglihatan yang menghambat aktivitas sehari-hari.

Bp. Jhon (68), seorang pengrajin meubel, kini tidak lagi leluasa bekerja akibat penglihatan yang semakin kabur tertutup katarak pada mata kanannya.

Pria yang puluhan tahun menggantungkan hidup dari membuat meja dan kursi itu sekarang harus meraba-raba setiap sudut rumah untuk beraktivitas.