Sopir kendaraan pengangkut menyatakan bahwa unit tersebut rencananya dibawa ke Desa Saritani, Kecamatan Wonosari. Keterangan tersebut mendorong warga setempat untuk meminta klarifikasi langsung terkait legalitas dan tujuan pengangkutan.

Masyarakat mengkhawatirkan masuknya fasilitas tersebut berkaitan dengan maraknya penambangan ilegal di kawasan sekitar. Pengawasan warga ditingkatkan guna mengantisipasi maraknya penggunaan alat berat yang melanggar aturan hukum.

Pengibaran bendera ini diminta untuk dipasang di depan rumah, toko, tempat usaha, sekolah, kantor, hingga instansi pemerintah. Pemkab Gorontalo juga mengajak warga memperindah lingkungan menggunakan umbul-umbul serta dekorasi bernuansa merah putih.

Sofyan menegaskan pentingnya peringatan kemerdekaan sebagai simbol perjuangan dan persatuan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah Daerah Boalemo menegaskan bahwa penanganan isu ini memerlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari keluarga hingga tokoh masyarakat. "Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Mereka seharusnya memegang buku dan pena untuk menggapai cita-cita, bukan memikul beban rumah tangga di usia yang masih sangat belia," kata Rum Pagau.

Pemerintah daerah menggarisbawahi bahwa dampak pernikahan di usia muda berpengaruh langsung pada sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Praktik ini dinilai memperbesar risiko stunting, kematian ibu dan bayi, hingga potensi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Pengibaran Bendera Merah Putih serta pemasangan umbul-umbul diimbau agar segera dilakukan di depan rumah warga maupun sepanjang jalan lingkungan. Imbauan ini disampaikan oleh Lurah Oluhuta Utara, Arman Lalu, dilansir dari Ulanda.

Langkah tersebut diambil guna menindaklanjuti edaran resmi Bupati Bone Bolango. Instruksi tersebut mewajibkan jajaran pemerintah kecamatan, desa, hingga kelurahan menyukseskan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Langkah hukum tersebut diambil sebagai tindakan pencegahan agar perangkat lunak dan keras yang baru muncul pada tahun 2026 itu tidak langsung difungsikan dalam operasional kantor desa.

"Pengadaannya dianggarkan tahun 2025, tetapi barangnya baru ada sekarang di tahun 2026. Pemerintah desa tidak mau menggunakan barang itu dulu. Jangan sampai ada kaitannya dengan persoalan hukum," kata Jusri.

Himbauan tersebut disampaikan di tengah pembukaan agenda Fun Run Bone Bolango 2026 yang diikuti ribuan warga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Bone Bolango sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gagasan penggunaan kendaraan listrik ini juga dipicu oleh adanya pembagian hadiah utama berupa motor listrik dari sponsor Garuda Go Green Indonesia.

Ismet menilai peringatan ulang tahun daerah harus dijadikan sebagai momentum perubahan menuju efisiensi energi dan pemeliharaan lingkungan.

Seperti dilansir dari Ulanda, kerumunan massa tersebut bukanlah agenda kampanye atau konsolidasi partai politik. Kegiatan tersebut merupakan acara pencanangan Bulan Wawasan Kebangsaan Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea.

Dalam agenda yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, tokoh masyarakat, dan pemuda, Adhan menyoroti berbagai tantangan sosial modern. Ia menegaskan pentingnya menjaga kohesi sosial dari ancaman disinformasi, ujaran kebencian, serta polarisasi akibat pesatnya teknologi informasi.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan agenda tahunan yang rutin digelar setiap Agustus ini menjadi wadah menjaga keutuhan bangsa di tengah arus informasi digital.

"Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Mantan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, menyampaikan keterangannya kepada penyidik setelah dimintai klarifikasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo tersebut mengaku telah mengingatkan jajaran dinas sejak awal agar melibatkan pemilik lahan dalam proses pengkajian.

"Saya sudah mengingatkan kepala dinas agar mengundang pihak pemilik tanah. Saya khawatir suatu saat nanti hal ini akan menjadi persoalan," kata Lukman Kasim, mantan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo.

Pergantian struktur kepemimpinan ini membuat Darojatun mengemban amanat baru sebagai VP of External Communication & Grant Specialist. Selain itu, sosok pendiri Bola.com tersebut juga ditugaskan mengawasi produksi konten Tim Pemeriksa Fakta di Liputan6.com dan Merdeka.com untuk mendukung komitmen kepada IFCN.

Pengalaman rotasi jabatan kepemimpinan ini bukan kali pertama dirasakan oleh Darojatun dalam perjalanan kariernya di ruang redaksi.

Langkah hukum tersebut diambil setelah pihak pemerintah desa menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan fasilitas kantor tersebut. Perangkat elektronik yang dianggarkan pada APBDes 2025 itu baru muncul pada tahun 2026.

Hasil pemeriksaan internal menunjukkan ketidaksesuaian anggaran yang signifikan. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), nilai pengadaan barang tercatat mencapai Rp25,6 juta, sementara estimasi harga riil perangkat tersebut diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp8 juta.

Dilansir dari Sharenews, Jusri tiba di Mapolres Bone Bolango untuk membuat pengaduan dan menyerahkan satu unit laptop serta satu unit komputer all in one yang diduga terkait proses pengadaan.

Ia menilai penganggaran barang seharusnya dilakukan pada 2025, tetapi barang baru muncul pada 2026, sehingga memunculkan dugaan masalah dalam proses pengadaan.

Sebagaimana dilansir dari Gotimes, langkah strategis ini ditandai dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lewat perubahan struktur ini, jumlah instansi di Gorontalo Utara dipangkas dari 31 menjadi 22 perangkat daerah, yang terdiri atas dua sekretariat, satu inspektorat, lima badan, dan 14 dinas.

Restrukturisasi kelembagaan tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian urusan pemerintahan, serta mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengabaikan fungsi pelayanan. Selain itu, langkah ini diambil berdasarkan evaluasi beban kerja, kemampuan keuangan daerah, dan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Robinson Puluhulawa, membacakan laporan hasil pembahasan atas Ranperda inisiatif Bupati Gorontalo Utara tersebut. Penataan ini memangkas jumlah dinas dari yang sebelumnya 23 menjadi 14 dinas.

Robinson menjelaskan bahwa penataan tersebut dilakukan dengan merampingkan sembilan dinas ke perangkat daerah lain. Kebijakan ini dipastikan tidak menghilangkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aksi pencairan dana tersebut mengejutkan pihak keluarga yang sedang mengajukan gugatan hukum, seperti dilansir dari Ulanda. Tim kuasa hukum penggugat dari kantor hukum Eka Noldyanto Basole menilai langkah manajemen bank BUMN tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius.

Kuasa hukum penggugat, Rachmatiyah Badaru, S.H., mengungkapkan bahwa pihaknya merupakan nasabah Prioritas di Bank BRI Cabang Gorontalo. Pihaknya juga telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi agar bank tidak memproses pencairan sebelum ada putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.

Bupati Bone Bolango Ismet Mile meninjau langsung penyaluran pasokan air bersih tersebut di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, akibat krisis air yang kian meluas selama musim kemarau.

Langkah darurat ini diambil Pemkab Bone Bolango agar pasokan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan tidak memicu persoalan sosial maupun kesehatan.

Krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan ini melanda wilayah Kecamatan Bonepantai, Bulango Timur, Suwawa Selatan, Tilongkabila, Kabila Bone, dan Suwawa Tengah. Pendataan BPBD hingga Jumat, 31 Juli 2026, mencatat sebanyak 922 kepala keluarga atau 3.377 jiwa terdampak akibat mengeringnya sumur-sumur warga.

Penyaluran air bersih tersebut telah menjangkau 302 kepala keluarga atau 991 jiwa hingga 30 Juli 2026. Penanganan dilakukan secara bertahap ke desa-desa yang mengajukan bantuan, meliputi Desa Uabanga, Batu Hijau, Pelita Hijau, Tongo, Bulotalangi Timur, Pancuran, Libungo, Molintogupo, Tamboo, Butu, Lonuo, Modelomo, dan Duano.

Kepala Bagian Hukum Setda Bone Bolango, Zen Awal Pakaya, menjelaskan asal-usul lahan tersebut yang berasal dari penyerahan personel, pendanaan, sarana prasarana, dan dokumen dari Provinsi Sulawesi Utara ke Provinsi Gorontalo saat pemekaran wilayah.

Aset yang kemudian diserahkan ke Kabupaten Bone Bolango itu sebelumnya sempat menjadi temuan karena dokumen penyerahan tidak merinci luas dan nilai aset.

Pemerintah daerah menyampaikan temuan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Bupati Bone Bolango. Lahan yang menjadi objek SKPT diketahui berasal dari penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) saat pembentukan Provinsi Gorontalo.

Kepala Bagian Hukum Setda Bone Bolango, Zen Awal Pakaya, memberikan penjelasan mengenai status tanah yang dipersoalkan tersebut.

Persoalan ini mencuat di tengah penonaktifan sementara Kepala Desa Toto Utara, Ramla Djafar, yang diduga menandatangani dokumen penguasaan lahan tersebut. Pemerintah daerah menegaskan masalah ini menyangkut legalitas penguasaan tanah milik negara hasil pelimpahan aset pembentukan Provinsi Gorontalo.

Kepala Bagian Hukum Setda Bone Bolango, Zen Awal Pakaya, menjelaskan bahwa lahan objek sengketa merupakan bagian dari penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dari Provinsi Sulawesi Utara kepada Provinsi Gorontalo.

Perbaikan ini merupakan bagian dari proyek pembangunan tiga ruas jalan yang sedang dipercepat Pemerintah Kota Gorontalo, meliputi Jalan Pangeran Hidayat II, Jalan Taman Buah, dan Jalan Zainal Umar Sidiki.

Kondisi Jalan Taman Buah yang berlubang dan sering tergenang air membuat akses kendaraan terganggu dan menjadi bahan candaan masyarakat sekitar.

Guna mengukur potensi penerimaan yang nyata, Inspektorat diminta menyajikan rincian pembentuk target, data pihak yang wajib membayar, beserta nilai kewajiban masing-masing. Evaluasi realisasi tahun sebelumnya dan tingkat kolektibilitas piutang juga dinilai krusial untuk memilah kewajiban yang masih berpotensi ditagih.

"Jangan sampai angka ini menjadi angka khayalan. Kita perlu melihat data TGR secara rinci, termasuk kolektibilitasnya," ujar Windra, Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan pertimbangan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, target pendapatan disarankan agar disesuaikan dengan kemampuan riil daerah, seperti penetapan angka Rp3 miliar jika kajian memang menunjukkan potensi sebesar itu. Pemerintah daerah dipandang masih memiliki ruang penyesuaian jika penerimaan melampaui target di pertengahan tahun.

Menurut Ismet, sektor pertanian setempat sudah tidak bisa lagi bergantung pada pola budidaya konvensional yang membuat produktivitas cenderung stagnan. "Pertanian modern mengintegrasikan seluruh tahapan budidaya secara terukur, mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, hingga pengendalian hama berbasis teknologi. Dengan cara itu hasil panen bisa meningkat secara signifikan," kata Ismet.

Berdasarkan laporan Dinas Pertanian Bone Bolango, produktivitas tanaman padi di wilayah tersebut saat ini masih berada di kisaran 5 hingga 6 ton per hektare. Angka capaian tersebut dinilai masih berada di bawah potensi maksimal yang dapat diraih apabila manajemen budidaya dan pendampingan teknologi dilakukan konsisten.

Dilansir dari Ulanda, operasi penertiban tersebut dipimpin oleh AKP Imam Ansyari Rambe dengan melibatkan sembilan personel Ditreskrimsus, satu regu taktis Brimob Polda Gorontalo, serta personel Satreskrim Polres Bone Bolango. Petugas menyasar lubang tambang serta lokasi rendaman pengolahan material tambang, namun tidak menemukan adanya pekerja di lokasi saat tim tiba.

Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo, melalui Dirreskrimsus Kombes Pol. Maruly Pardede, menyampaikan bahwa pemasangan garis polisi ini merupakan bagian dari proses penyelidikan. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua karung material batu galian, dua pipa karbon, tiga mata bor jet hammer, dan satu mangkuk plastik biru.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah serta Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pembahasan di Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri mencakup penguatan kelembagaan tim, pembagian kewenangan, penetapan pihak bertanggung jawab, hingga mekanisme penagihan dan hambatan penyelesaian.

Usai berdiskusi dengan pihak kementerian, rombongan bertolak ke Kota Bandung untuk mendalami sistem pemantauan tindak lanjut, pengelolaan dokumen administrasi, serta strategi percepatan pemulihan kerugian yang diterapkan Inspektorat Kota Bandung.

Langkah tegas ini diambil demi menjaga profesionalisme birokrasi dan mutu pelayanan publik di sektor pendidikan. Dilansir dari Ulanda, kepala daerah menekankan bahwa ruang untuk membawa kepentingan politik ke lingkungan pemerintahan maupun sekolah kini sudah tertutup.

"Saya ingatkan, hilangkan semua tindakan yang berunsurkan politik. Kalau saya temukan, Anda akan berhadapan dengan saya. Saya tidak akan segan mengambil tindakan," kata Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu memimpin langsung kunjungan tersebut bersama jajaran Inspektur Daerah serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pembagian tugas, proses penagihan, hingga penetapan tanggung jawab atas kerugian finansial daerah.

Penguatan tata kerja dan tata kelola kerugian daerah menjadi fokus utama pembahasan bersama Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri guna menyelesaikan hambatan administratif.

Penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tersebut difokuskan untuk memberikan jaring pengaman bagi petani, nelayan, buruh harian, hingga tukang panjat kelapa.

"Selama ini aparatur sipil negara telah memperoleh jaminan sosial. Namun, kita juga harus memikirkan masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, tukang panjat kelapa, dan profesi lainnya yang memiliki risiko tinggi. Mereka juga membutuhkan perlindungan," kata Bupati Boalemo, Rum Pagau.

Pertemuan strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pabrik gula, dan petani tebu guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di Gorontalo.

Sejumlah pihak turut hadir dalam agenda ini, termasuk Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ir. Ramdhan, Ketua APTRI Provinsi Gorontalo Ir. Waito Soemawiyono, manajemen pabrik, serta perwakilan Danrem dan Dandim Boalemo.

Bendahara Desa Toto Utara, Vatra Mahmud, menjelaskan bahwa komputer dianggarkan pada November 2025 senilai Rp13,6 juta dan laptop dianggarkan pada Desember 2025 sebesar Rp12 juta dengan penyedia CV Husini Jaya. Namun, barang baru diterima pada 2026 setelah pembayaran dilakukan pada tahun anggaran 2025, sehingga terdapat jeda waktu antara pembayaran dan penyerahan barang.

Vatra mengungkapkan, "Komputer dianggarkan pada November 2025 sebesar Rp13,6 juta dan laptop pada Desember 2025 sebesar Rp12 juta. Penyedianya CV Husini Jaya, tetapi barangnya baru direalisasikan tahun 2026." Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme pelaksanaan kontrak dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan.

Dilansir dari Ulanda, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menghadiri langsung rapat paripurna tersebut bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD, pejabat daerah, serta pihak terkait guna memastikan arah kebijakan pembangunan daerah.

Adhan menyampaikan bahwa dokumen KUA dan PPAS merupakan landasan utama pembangunan daerah. Ia meminta seluruh jajaran eksekutif maupun legislatif menjaga komitmen agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh kepentingan sektoral.

Proyek tersebut dipastikan masuk dalam arah kebijakan pembangunan APBD 2027 sebagai infrastruktur strategis. Pemerintah Kota Gorontalo menilai fasilitas ini sangat mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang berbasis digital.

"Pembangunan ini tidak memiliki alternatif lain. Ini menjadi prioritas pemerintah, dan target kami selesai pada akhir 2028 sehingga paling lambat 2029 sudah bisa difungsikan," kata Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo.

"Kami menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polda Gorontalo yang sudah memeriksa 16 orang. Ini patut kita kawal bersama. Namun, kami mendesak Polda Gorontalo agar tidak ragu menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas PETI," ujar Azis Latif.

Menurut Azis, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap pihak yang terbukti terlibat agar memberikan efek jera dan mencegah korban jiwa berikutnya. Azis Latif menilai kejadian kematian Rizal Latif menunjukkan risiko keselamatan tinggi di lokasi pertambangan tanpa izin yang beroperasi tanpa standar keselamatan dan pengawasan yang memadai.

Kepastian keberlanjutan program fisik tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Gorontalo, Heru Zulkifli Thalib, dalam kegiatan sosialisasi di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Selasa (28/7/2026), sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Heru menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program kerja yang berdampak langsung kepada warga.

Peringatan dan sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Kota Gorontalo, Hendry Ticoalu, kepada warga Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara. Musim kemarau yang terjadi diprediksi memuncak pada Agustus hingga September akibat fenomena El Nino, sebagaimana dilaporkan Ulanda.

Pihak BPBD menilai benteng utama dalam menekan risiko bencana iklim ini adalah kesiapan dari masyarakat itu sendiri.

Langkah penyisiran ini difokuskan pada program yang dinilai sangat mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pembahasan maraton tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan melibatkan lima OPD dan biro mitra.

Adapun jajaran mitra kerja yang hadir meliputi Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, serta Biro Ekonomi dan Pembangunan bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Ramdan mempertanyakan sasaran peruntukan anggaran hibah tersebut, apakah ditujukan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), atau kelompok lainnya. Ia juga menginginkan rincian mekanisme penganggaran jika dana tersebut dialokasikan untuk ormas.

"Saya ingin tahu, hibah organisasi ini apakah untuk ormas ataupun OKP. Kalau memang untuk ormas, saya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait bentuk dan mekanisme anggarannya," kata Ramdan, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

Langkah penanganan bencana kekeringan ini memprioritaskan wilayah yang telah mengajukan laporan resmi serta permohonan bantuan akibat masuknya musim kemarau ekstrem di kawasan Gorontalo tersebut.

"Daerah yang menjadi prioritas pendistribusian adalah wilayah yang telah menyampaikan laporan kejadian serta permohonan bantuan kepada BPBD," kata Kepala BPBD Bone Bolango, Achril Y. Babyonggo.

Pernyataan tersebut disampaikan Faizal dalam rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas penajaman rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, efisiensi anggaran harus berfokus pada detail setiap program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Jangan sampai dengan adanya efisiensi ini apa yang sudah kita rencanakan menjadi terhambat. Kita harus melihat apakah masih ada ruang untuk penyesuaian atau perubahan anggaran pada pembahasan selanjutnya," kata Faizal Hulukati, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan kabar yang diunggah akun Gorontalo Karlota tersebut merupakan informasi bohong. Langkah konfirmasi langsung dilakukan Iwan ke seluruh pimpinan OPD melalui grup komunikasi resmi pemerintah daerah begitu isu beredar.

"Saya tegaskan bahwa informasi itu sangat tidak benar dan jauh dari kenyataan. Semalam saya langsung mengonfirmasi kepada seluruh pimpinan OPD. Jawaban mereka sama, tidak ada dan tidak pernah terjadi," ujar Iwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Sebagai koordinator aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bone Bolango, Iwan langsung melakukan klarifikasi ke seluruh pimpinan OPD. Hasil verifikasi memastikan tidak ada permintaan dana maupun pemotongan anggaran dari pihak bupati atau keluarganya.

"Hasil klarifikasi kami sangat jelas. Seluruh pimpinan OPD menyatakan tidak pernah menerima permintaan, tidak pernah dimintai kontribusi, dan tidak pernah ada pungutan seperti yang dituduhkan. Jadi informasi yang beredar itu sangat tidak benar dan merupakan fitnah," kata Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Bone Bolango.

Hasil kepemimpinan Sarini pada periode sebelumnya dinilai berhasil menjaga soliditas internal organisasi. Kepemimpinan tersebut juga dianggap mampu memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat desa secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Musran dipimpin langsung oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boalemo, Harijanto Mamangkey. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boalemo Fraid Danial, serta Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo Dina Hodio.

Mopili tersebut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Hj. Idah Syaidah Rusli Habibie, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, hingga jenderal instansi vertikal dan OPD. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah demi menyelaraskan dinamika pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional serta kondisi perekonomian terkini.

Fokus perubahan anggaran ini mencakup penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, penguatan sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur ekonomi, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM/IKM, hingga perlindungan pekerja rentan.

"Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi. Hari ini kami umumkan telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN," kata Kepala BGN Sudaryono.

Pemberhentian tersebut mencakup 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Sebagian besar pemecatan dipicu oleh dugaan pelanggaran disiplin serta pelanggaran tata kelola internal BGN lainnya.

Forum tersebut digelar secara terbuka guna mengurai perdebatan masyarakat sekaligus memastikan seluruh keputusan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan transparan sesuai aturan perundang-undangan.

Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, menegaskan posisi lembaga legislatif yang netral serta menjalankan fungsi pengawasan atas aspirasi warga yang berkembang pascapenetapan kebijakan tersebut.

Pemerintah daerah mengoperasikan armada berupa 16 dump truck, lima arm roll, delapan pikap, 28 kendaraan Viar, serta menyiagakan 340 tenaga kebersihan. Selain itu, investasi sarana diperkuat dengan pengerahan 54 kendaraan listrik di sembilan kecamatan dan sembilan unit dump truck pendukung.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DLH Kota Gorontalo menekankan bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan membutuhkan sinergi dan kesadaran langsung dari seluruh pemangku kepentingan maupun lapisan warga.

Direktur Perumda Air Minum Kota Gorontalo, Lucky Paudi, memaparkan tantangan operasional tersebut di hadapan warga Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat. Ia menekankan bahwa perusahaan berkomitmen mempertahankan pemenuhan kebutuhan air masyarakat yang berkelanjutan meski di tengah keterbatasan sumber air.

“Kami terus berupaya menjaga pelayanan sesuai prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Itu menjadi komitmen utama kami kepada masyarakat,” ujar Lucky Paudi, Direktur Perumda Air Minum Kota Gorontalo.

Wakasau hadir mewakili Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dalam pertemuan yang bertujuan mempererat hubungan bilateral serta memperkuat kerja sama pertahanan antara TNI Angkatan Udara dan US PACAF, dilansir dari Bola. Kerja sama yang dibahas meliputi peningkatan interoperabilitas, pelaksanaan latihan bersama, pendidikan dan pelatihan, keamanan siber, serta pengembangan kerja sama di bidang ruang angkasa.

Kedua pihak juga membahas peluang peningkatan kolaborasi dalam operasi udara, Air Domain Awareness, Space Situational Awareness (SSA), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Foto yang beredar sebenarnya merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi terkini. Narasi yang menyebut Ismet Mile sebagai mantan narapidana kasus korupsi dan menudingnya kembali ditahan adalah salah konteks dan keliru.

Berdasarkan konfirmasi langsung kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tidak ada proses penahanan terhadap Bupati Bone Bolango saat ini. Hal ini membantah seluruh klaim yang beredar di media sosial.

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T. Mopili tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, BPK, BPKP, hingga tim ahli DPRD.

Penyusunan perubahan dokumen anggaran ini dilakukan guna menyesuaikan perkembangan pembangunan, capaian kinerja, serta realisasi anggaran sampai pertengahan tahun berjalan.

Catatan tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal, penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga percepatan penataan administrasi keuangan. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui ini selanjutnya dikirim ke Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dokumen tersebut bakal menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

DPRD menegaskan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Laporan ini menjadi instrumen penting guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan.

Sebagaimana dilansir dari Ulanda, kebijakan administratif tersebut diambil Pemkab Bone Bolango untuk melindungi aset negara dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu oleh klaim lahan tanpa dasar hukum yang jelas.

Ismet menjelaskan bahwa status tanah fasilitas kesehatan masyarakat itu sudah tercatat dalam riwayat administrasi panjang sejak pembentukan Kabupaten Bone Bolango, yang awalnya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelum diserahkan ke Pemkab Bone Bolango.

Dalam kesempatan tersebut, Ismet menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan mengingatkan bahwa pergerakan pembangunan memerlukan kondisi daerah yang aman serta tertib. Pengalaman panjangnya di birokrasi, mulai dari Penjabat Bupati Bone Bolango hingga Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, menjadi pijakan dalam mengelola pemerintahan.

Ismet menekankan keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada stabilitas wilayah.

"Beberapa rekomendasi dari penyampaian fraksi harus kami tindaklanjuti berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Ismet menjelaskan bahwa penanganan catatan dari pihak legislatif sangat krusial untuk menjaga tata kelola keuangan serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Pada prinsipnya saya harus menindaklanjuti rekomendasi DPRD ini agar ada korelasi dan konsistensi antara opini WTP yang diberikan BPK dengan apa yang menjadi harapan DPRD," jelas Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan mendesak warga setempat di tengah musim kemarau. Wilayah pesisir hingga beberapa kecamatan lain di Kabupaten Bone Bolango kini menghadapi ancaman krisis air yang semakin meningkat.

Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango, Saiful Suleman, S.Pd., menyampaikan penanganan ini merupakan bagian dari langkah cepat tanggap darurat organisasi tersebut.

Lima sertifikat itu terbit atas nama keturunan dari istri keempat Lamako Lacuba dan berlokasi di wilayah Desa Toto Utara. Sertifikat ini berada tepat di sisi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

Proses administrasi penerbitan surat berharga tersebut tidak diketahui maupun melibatkan keluarga dari keturunan istri pertama, kedua, dan ketiga.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pemangku kepentingan untuk membahas penataan kemitraan usaha dan perlindungan tenaga kerja, sebagaimana dilansir dari Gotimes.

Sri Darsianti menegaskan bahwa setiap individu yang telah terikat hubungan kerja dengan perusahaan secara otomatis wajib didaftarkan sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pada BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo tersebut menghadirkan perwakilan perusahaan Indomaret, Alfamart, serta Alfamidi. Agenda utama yang dibahas mencakup perlindungan tenaga kerja di sektor ritel modern serta sinergi kemitraan usaha bersama UMKM lokal.

Juru bicara Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, M.AP menyoroti kepatuhan perusahaan ritel dalam memberikan perlindungan jaminan sosial. Pihaknya menegaskan bahwa pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kini menjadi fokus utama legislatif.

"Kami ingin memastikan bahwa bantuan benih yang akan diterima petani benar-benar memiliki kualitas unggul sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Jangan sampai persoalan kualitas benih kembali menjadi kendala yang berdampak pada hasil panen masyarakat," ujar Mikson.

Pihak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menjelaskan bahwa penyaluran bantuan benih akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, namun Provinsi Gorontalo tetap menjadi salah satu daerah prioritas dalam program tersebut. Komisi II DPRD Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat agar bantuan benih dapat segera direalisasikan dan diterima petani secara tepat sasaran.

Afizul Hidayat Darmo, ahli waris istri kedua Lamako Latjuba, menyatakan lahan seluas sekitar 80 ribu meter persegi di kawasan RSUD Toto Kabila dan Dinas Kesehatan Bone Bolango telah lama dikuasai pemerintah.

"Kami meyakini lahan itu sudah dihibahkan kepada pemerintah sejak dahulu. Memang surat hibahnya sudah tidak ada, tetapi penguasaan lahannya selama puluhan tahun dilakukan oleh pemerintah dan diketahui masyarakat," ujar Afizul.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mencermati kembali setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Anggaran yang dinilai kurang prioritas, menurutnya, dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang lebih mendesak.

Sekretariat DPRD Gorut Tampil Kompak di Pencanangan HUT RI ke-80

Kegiatan berharga tersebut mengusung tema "Kami Tidak Akan Lupa" dan dihadiri jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Gorontalo, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten/kota, serta pengurus DPD. Dalam kesempatan itu, La Ode Haimudin didampingi oleh Sekretaris DPD Hj. Venny Anwar dan Bendahara DPD Dedy Hamzah.

Rangkaian peringatan diisi dengan doa bersama, refleksi nilai demokrasi, serta pemutaran film dokumenter mengenai tragedi penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Acara ini ditujukan untuk menjaga ingatan kolektif sejarah perjalanan politik bangsa, khususnya bagi generasi muda.

Fredy menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan sebagai bentuk penghukuman atau vonis bersalah, melainkan prosedur agar pemeriksaan berjalan objektif. Pemerintah daerah sedang menelusuri penandatanganan dokumen Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan yang tercatat sebagai aset Pemkab Bone Bolango namun juga diklaim sebagai warisan keluarga oleh pihak tertentu.

"Penonaktifan bukanlah vonis bahwa kepala desa telah terbukti bersalah, melainkan langkah administratif agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara objektif sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Fredy Lasut, Inspektur Daerah Bone Bolango.

Adhan menegaskan kondisi fiskal daerah masih aman meski ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ia mengapresiasi kerja kolektif seluruh aparatur sehingga program pembangunan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap berjalan.

"Semua pembangunan yang dilaksanakan di Kota Gorontalo bersumber dari PAD. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN dan PPPK yang telah bekerja sehingga PAD terus meningkat," ujar Adhan.

Inspektur Daerah Bone Bolango Fredy Lasut menjelaskan bahwa tindakan administratif tersebut diambil untuk menjamin objektivitas pemeriksaan tanpa ada potensi intervensi. Pemerintah daerah membantah kabar yang menyebut penonaktifan dilakukan karena kades menolak membatalkan dokumen pertanahan.

"Terdapat tanah yang di satu sisi tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sementara di sisi lain diklaim sebagai tanah warisan. Karena status kepemilikannya belum memiliki kepastian hukum, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Fredy, Minggu (26/7/2026).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sanco Simanullang, menyebutkan dari sekitar 1,2 juta penduduk Gorontalo terdapat sekitar 600 ribu pekerja yang menjadi sasaran perlindungan BPJS, namun baru sekitar 300 ribu pekerja yang terdaftar sebagai peserta.

Sanco menegaskan peran media sangat strategis dalam menyampaikan informasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat. Ia juga berharap membangun kerja sama lebih erat dengan JMSI dan insan pers Gorontalo.

Berdasarkan hasil verifikasi, konten tersebut dikategorikan sebagai narasi menyesatkan atau false context. Foto Ismet Mile memakai rompi tahanan tindak pidana korupsi merupakan dokumentasi lama. Momen tersebut direkam saat ia menghadapi proses hukum perkara dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008.

Kala itu, Kejaksaan menahan Ismet Mile saat menjabat sebagai Bupati Bone Bolango. Dalam penanganan kasus yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, Ibrahim Ntau, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Sebanyak 12 penumpang kapal milik Sanctum Una-Una Dive Resort berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup pada Sabtu, 25 Juli 2026. Korban selamat terdiri dari dua awak kapal serta 11 wisatawan asing yang berasal dari Republik Ceko, Belgia, Belanda, Jerman, dan Prancis.

Insiden bermula ketika kapal melakukan pelayaran dari Sanctum Una-Una Dive Resort menuju Pelabuhan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada Jumat pukul 07.30 Wita. Saksi melaporkan penutup saluran air di dekat ruang mesin terlepas sekitar pukul 10.00 Wita, hingga memicu masuknya air laut yang menyebabkan lambung kapal hilang keseimbangan dan akhirnya tenggelam di tengah laut.

Dorongan tersebut disampaikan Ridwan saat meninjau langsung lokasi anjungan bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini dilakukan guna memetakan potensi pengembangan fasilitas agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ridwan menegaskan bahwa fungsi anjungan tidak boleh terbatas sebagai simbol kebudayaan semata, melainkan harus dioptimalkan sebagai sarana edukasi publik.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tata cara dan sarana pemeriksaan kesehatan komprehensif bagi para peserta.

Pihak RSPAD menerangkan bahwa skema MCU dirancang fleksibel, mencakup penyesuaian jadwal hingga pengaturan tim medis agar kualitas pelayanan tetap optimal. Opsi pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, mulai dari paket dasar hingga tes tambahan seperti HbA1c untuk pemantauan kadar gula darah secara terperinci.

Langkah pembelajaran tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja para legislator ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Salah satu tantangan utama yang disorot Gorontalo adalah optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, menegaskan pentingnya strategi inovatif serta persuasif demi menumbuhkan kesadaran warga dalam membayar pajak. Dalam pertemuan itu, Erwinsyah membedah strategi jangka pendek hingga panjang Bapenda DKI Jakarta, termasuk penetapan target pendapatan dan mekanisme insentif aparatur.

Penonaktifan ini bertujuan menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Langkah ini juga memberi ruang bagi proses pemeriksaan yang objektif sesuai aturan yang berlaku.

Tim Hukum Pemkab Bone Bolango menegaskan bahwa penonaktifan bukan bentuk hukuman, melainkan menghormati asas praduga tidak bersalah. Kepala Desa yang bersangkutan tetap memiliki hak perlindungan hukum dan kesempatan menyampaikan pembelaan sesuai mekanisme.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendorong transformasi sistem budidaya ikan dari tradisional ke modern. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, saat bertemu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru, di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Aryanto, Danau Limboto memiliki fungsi sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang penting bagi masyarakat Gorontalo. Dari sisi ekologi, danau ini menjadi penyangga kehidupan biota air tawar sekaligus berperan sebagai muara Daerah Aliran Sungai Limboto.

Keputusan perluasan disepakati setelah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar koordinasi dengan Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (23/7/2026), seperti dilansir dari Gotimes. Langkah koordinasi antarlembaga tersebut difokuskan untuk memperkuat eksekusi Komponen 2 Program LAUTRA yang membidangi pengembangan Dana Ekonomi Produktif Bergulir. Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menilai penambahan wilayah percontohan ini membuka ruang lebih luas untuk mendongkrak perekonomian warga pesisir melalui sokongan usaha produktif berkelanjutan.

"Dengan bertambahnya lokasi pilot project, diharapkan semakin banyak kelompok masyarakat pesisir yang dapat memperoleh manfaat dari program ini. Tentunya, pelaksanaan DEPB harus diarahkan untuk memperkuat usaha produktif masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat," ujar Aryanto.

Kapal tersebut mengangkut 11 wisatawan mancanegara asal Eropa serta dua warga negara Indonesia yang bertugas sebagai nahkoda dan anak buah kapal. Proses verifikasi data lapangan saat ini masih terus berjalan sebelum informasi resmi diumumkan.

Kapolres Pohuwato AKBP Busroni membenarkan kabar ditemukannya kapal tersebut setelah operasi pencarian berskala besar digelar oleh petugas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone Bolango mencatat tiga indikasi pelanggaran hukum utama. Pelanggaran tersebut mencakup dugaan penyelewengan dana APBDes, masalah administrasi pertanahan yang terindikasi suap, serta dugaan jual beli tanah.

Pemeriksaan awal oleh pihak Inspektorat mengonfirmasi adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa. Kasus ini memerlukan investigasi audit lanjutan untuk memastikan besaran kerugian dan bentuk pelanggaran aturan yang terjadi.

Keputusan tersebut juga ditujukan guna memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung bebas dari intervensi, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bone Bolango, Mohamad Rizki Pateda, menyebutkan ada tiga indikasi masalah yang mendasari tindakan Pemkab. Persoalan pertama menyangkut dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Persoalan kedua terkait indikasi pelanggaran hukum pada administrasi pertanahan yang mencakup dugaan suap. Sementara poin ketiga menyasar dugaan praktik jual beli tanah di wilayah setempat.

Perahu yang membawa 11 wisatawan asing dan dua awak kapal tersebut hilang kontak saat berlayar dari Pulau Una-Una menuju Pelabuhan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Laporan awal diterima dari seorang pemandu wisata bernama Mimin pada Jumat, 24 Juli 2026, pukul 15.40 Wita setelah kapal tak kunjung mendarat dari jadwal kedatangan pukul 11.00 Wita.

Area pencarian difokuskan pada koordinat 0°08’42.79″ LU – 121°48’15.46″ BT, sekitar 20,23 nautical mile di barat daya Pantai Pohon Cinta. Dua awak kapal yang dicari yakni Ferdiansyah dan Arif, sementara 11 wisatawan asing meliputi Milan Kasik, Rani Permentier, Mathijs Sercu, Jelka Van Driesum, Hinke Van Deer, Roeland Van Driesum, Age Van Driesum, Matthias Prange, Celine Josette Menguy, Hector Fabio Prange, dan Ronny Josue Prange.

Langkah strategis tersebut dibahas langsung oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo Aryanto Husain bersama sejumlah direktorat KKP di Jakarta. Selain hilirisasi, pembahasan mencakup peningkatan nilai tambah sektor kelautan, modernisasi armada penangkap ikan, hingga penguatan ekonomi produktif masyarakat pesisir.

Dalam pertemuan bersama Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP yang dipimpin Ali Rahmat Iman Santoso, terungkap bahwa komoditas tuna Gorontalo memiliki kualitas tinggi yang diakui eksportir Bitung. Sementara untuk komoditas rumput laut, lahan seluas 1.600 hektare telah disiapkan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman lima tahun penjara. Terdakwa juga dikenakan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp1.615.668.809 sesuai audit BPKP Perwakilan Gorontalo.

Perkara dugaan penyelewengan ini bermula saat Muksin menjabat sebagai Direktur Utama PUDAM Tirta Gerbang Emas periode 2018–2019. Jaksa menilai terdapat penyimpangan pemasangan sambungan rumah, data penerima manfaat, dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.

Hukuman yang tercantum dalam putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN Gto tersebut lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta pidana lima tahun penjara. Selain pidana badan, terdakwa dikenakan denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp1.615.668.809.

Aset milik terdakwa terancam disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kerugian negara apabila obligation pembayaran uang pengganti tersebut tidak dipenuhi. Kasus korupsi ini berakar dari penyimpangan pengelolaan program hibah pemerintah daerah pada kurun waktu 2018 hingga 2019 saat Muksin memimpin PUDAM Tirta Gerbang Emas.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta pidana lima tahun penjara. Selain hukuman penjara, Muksin diwajibkan membayar denda Rp100 juta atau diganti kurungan 90 hari jika tidak dibayar.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.615.668.809. Jika terdakwa tidak melunasi, jaksa berhak menyita dan melelang harta bendanya sesuai hukum untuk menutup kerugian negara.

Langkah pengawasan ke lapangan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Pemkab Boalemo menegaskan pentingnya keterbukaan dalam menentukan figur-figur yang akan duduk di struktur lembaga BPD.

Di sela-sela peninjauan lokasi pemungutan suara, Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali menegaskan peran strategis BPD sebagai wadah penampung aspirasi warga sekaligus mitra pemerintah desa.

Meskipun bertarung menghadapi beberapa pengacara, ia tetap tenang dalam mengawal hak-hak hukum kliennya hingga putusan resmi dikeluarkan. "Bagi saya, setiap perkara yang dipercayakan klien merupakan sebuah amanah. Tugas seorang advokat bukan hanya memenangkan perkara, tetapi juga memastikan hak-hak klien diperjuangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Rofan.

Atas kemenangan di pengadilan tersebut, Rofan memperoleh imbalan jasa profesional dari klien yang diwakilinya. Selain bayaran tersebut, ia juga mendapatkan success fee berupa sebidang tanah sebagai bentuk apresiasi atas penanganan perkara tersebut.

Dalam rapat yang dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Keuangan tersebut, Windra mengarahkan OPD untuk melakukan penajaman program serta mengarahkan anggaran pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pelayanan publik.

"OPD harus melakukan penajaman program dan memfokuskan anggaran pada kegiatan yang benar-benar prioritas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan PAD dan pelayanan publik," kata Windra Lagarusu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh komisi-komisi di dewan. Pembangunan daerah membutuhkan komitmen politik yang nyata melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

"Bagi saya, KUA-PPAS tidak boleh dipandang hanya sebagai proses penyusunan dokumen anggaran. KUA-PPAS adalah peta jalan politik pembangunan daerah. Di sinilah arah kebijakan ditentukan, prioritas pembangunan disusun, dan komitmen politik diuji untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Ridwan.

Ridwan menilai di dalam KUA-PPAS lah arah pembangunan ditentukan dan komitmen politik diuji. Ia berharap setiap rupiah anggaran yang direncanakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Optimisme itu muncul setelah seluruh komisi di DPRD Provinsi Gorontalo menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2027 dan berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus peluang strategis.

Salah satu agenda yang menjadi sorotan Ridwan adalah pembangunan Pasar Induk melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Ia menilai pasar induk memiliki peran penting dalam memperkuat rantai distribusi hasil pertanian, perikanan, dan UMKM. Dengan adanya pasar induk, nilai tambah ekonomi masyarakat diharapkan meningkat dan akses pemasaran produk lokal menjadi lebih luas.

Seperti dilansir dari Ulanda, pelantikan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan roda pemerintahan desa hingga penetapan kepala desa definitif. Penjabat baru diminta segera membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat setempat.

Rum Pagau menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Rakhmatiyah menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak, bukan sekadar seremoni tahunan. Sebagai jajaran legislatif yang membidangi sektor pendidikan, perempuan, dan perlindungan anak, ia menyebut anak-anak sebagai aset paling berharga penentu masa depan bangsa.

"Anak-anak adalah cahaya masa depan bangsa. Mari kita jaga dan bimbing mereka dengan kasih," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Saptiani Sidiki, mempertanyakan kejelasan status sejumlah titik area yang hingga kini belum mengantongi dokumen resmi.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai data lahan menjadi syarat mutlak agar proses pengawasan legislatif dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran. "Data lokasi lahan yang belum bersertifikat harus disampaikan secara lengkap. Selanjutnya, Komisi I akan menindaklanjuti dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan berkoordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk mencari solusi penyelesaiannya," kata Yeyen.

Ulanda.id – Ancaman perubahan iklim mulai menjadi perhatian serius dalam pembahasan arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boalemo mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu kondisi semakin memburuk sebelum mengambil langkah penyelamatan bagi sektor pertanian, terutama di Kecamatan Wonosari yang dinilai paling rentan terdampak fenomena El Nino.

Peringatan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boalemo, Harijanto Mamangkey, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menurutnya, perubahan cuaca ekstrem bukan lagi ancaman yang akan datang, tetapi sudah menjadi persoalan nyata yang mengintai keberlangsungan produksi pangan daerah.

Momen khidmat tersebut tercipta setelah Sofyan memilih untuk menunda rangkaian acara utama serta penyampaian sambutan resmi. Pengiriman doa melalui Surah Al-Fatihah tersebut ditujukan untuk mengenang jasa almarhum Rachmat Gobel yang dinilai berkontribusi besar dalam menghadirkan ruang publik bagi generasi muda di daerah tersebut.

Taman Limboto yang dilengkapi dengan fasilitas videotron berbentuk bola itu dipandang memiliki nilai histori serta cita-cita besar dalam menyediakan ruang tumbuh dan bermain bagi anak-anak di Gorontalo.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dr. Sri Darsianti Tuna menilai penanganan kasus tidak cukup hanya bertumpu pada proses hukum setelah kejadian. Korban dinilai harus mendapatkan fasilitas perlindungan terpadu sejak awal.

Seperti dilansir dari Ulanda, layanan ini dirancang beroperasi layaknya Instalasi Gawat Darurat di rumah sakit. Fasilitas tersebut berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Gorontalo.

Langkah penyesuaian lingkungan ini dibahas dalam agenda Survei Ekologis Koridor Satwa, Habitat, Lintas Satwa dan Flora Endemik pada ruas jalan Tulabolo–Pinogu. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango pada Selasa (21/7/2026).

Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan bahwa pembukaan jalur menuju Kecamatan Pinogu merupakan kebutuhan vital masyarakat yang telah lama dinantikan. Namun, tingginya keanekaragaman hayati di kawasan tersebut menuntut perencanaan yang matang dari sisi kelestarian lingkungan.

Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat (FKKS) Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, menyampaikan hal itu saat melantik pengurus Pokja Desa Sehat Kecamatan Botupingge di Desa Timbuolo Tengah, Rabu (22/7/2026).

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Bone Bolango, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), jajaran pemerintah kecamatan, para kepala desa, serta pengurus FKKS Bone Bolango.

Sikap tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi III bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta biro mitra kerja. Pertemuan ini menghadirkan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Biro Administrasi Perekonomian, hingga Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyebutkan pembahasan anggaran diarahkan guna menjamin program prioritas memiliki sasaran tepat serta berjalan efektif untuk pembangunan daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menegaskan pentingnya penghentian pola pelayanan yang setengah-setengah agar kinerja dinas dalam mengawal investasi daerah dapat berjalan maksimal.

"PTSP ini adalah ikon Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap investasi yang masuk ke Provinsi Gorontalo. Kalau pelayanan PTSP semakin baik, tentu akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah," ujar Fadli Poha, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

Ulanda.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Venny Rosdiana Anwar, mengingatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) agar tidak terjebak menyusun program yang hanya berulang setiap tahun tanpa menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Venny saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 bersama jajaran Perindagkop. Menurutnya, penyusunan program harus meninggalkan pola lama yang lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan daripada penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Langkah tersebut dinilai krusial mengingat keterbatasan anggaran daerah serta kapasitas sektor formal yang terbatas dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ikbal Alaydrus, menekankan pentingnya perubahan pola kerja instansi agar tidak hanya berfokus pada persoalan ketenagakerjaan rutin.

Langkah penambahan anggaran operasional tersebut diusulkan dalam rapat kerja bersama DPMPTSP guna membahas prioritas program kerja serta kebutuhan dana untuk tahun mendatang. Penguatan anggaran dinilai krusial mengingat instansi ini menjadi garda terdepan pelayanan publik dan pintu masuk investasi daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Padli Poha, menekankan pentingnya keselarasan antara alokasi dana dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.