Teknologi pemindaian iris mata Worldcoin, yang diluncurkan pada tahun 2023, tengah menjadi sorotan global. Setelah menuai popularitas awal, platform ini kini menghadapi penolakan di berbagai negara karena kekhawatiran serius tentang keamanan dan privasi data pengguna. Penangguhan aktivitas Worldcoin telah terjadi di sejumlah negara, menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan data biometrik dan regulasi teknologi baru yang kontroversial ini.
Salah satu negara yang pertama kali menghentikan aktivitas Worldcoin adalah Kenya. Pada pertengahan tahun 2023, pemerintah Kenya menyatakan keprihatinan terhadap praktik pengumpulan data Worldcoin, mengancam potensi eksploitasi data pribadi yang sangat sensitif milik warganya. Keputusan ini menjadi pertanda awal dari gelombang penolakan global terhadap platform tersebut.
Hong Kong menyusul dengan mengambil langkah serupa pada Mei 2024. Pihak berwenang di Hong Kong menemukan pelanggaran undang-undang privasi data dalam metode pengumpulan data iris dan wajah yang dilakukan Worldcoin. Ini menunjukkan bahwa metode pengumpulan data Worldcoin tidak sesuai dengan standar keamanan dan privasi data yang berlaku di banyak wilayah.
Penangguhan di Eropa dan Dampak GDPR
Gelombang penolakan juga terjadi di Eropa. Portugal, pada Maret 2024, menangguhkan sementara operasi pengumpulan data Worldcoin. Kekhawatiran utama adalah risiko ketidakmampuan untuk menghapus data pengguna atau menarik persetujuan penggunaan data yang telah dikumpulkan. Hal ini menyorot pentingnya mekanisme penghapusan data dan hak pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka.
Spanyol kemudian mengambil tindakan serupa dengan menghentikan sementara aktivitas Worldcoin. Alasan penangguhan ini adalah pelanggaran terhadap Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. GDPR, yang terkenal ketat dalam melindungi data pribadi warga Uni Eropa, menunjukkan bahwa praktik Worldcoin dianggap tidak sesuai dengan standar perlindungan data yang tinggi di wilayah tersebut. Ini menjadi bukti betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan Worldcoin.
Indonesia Membekukan Aktivitas Worldcoin
Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), juga turut mengambil langkah tegas dengan membekukan aktivitas Worldcoin. Keputusan ini diambil setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan platform tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya dari potensi penyalahgunaan data.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, menyatakan akan memanggil mitra lokal Worldcoin, PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara, untuk memberikan klarifikasi. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengungkap lebih detail mengenai praktik pengumpulan dan penggunaan data yang dilakukan oleh Worldcoin di Indonesia.
Kekhawatiran Global dan Masa Depan Worldcoin
Negara-negara yang menghentikan atau memblokir Worldcoin umumnya memiliki kekhawatiran yang sama: risiko penyalahgunaan data biometrik yang sangat sensitif, kurangnya transparansi dalam penyimpanan dan pemrosesan data, dan potensi pelanggaran privasi skala besar. Meskipun Worldcoin mengklaim data iris diubah menjadi kode unik dan akan dihapus, keraguan publik masih tinggi. Kepercayaan publik sangat penting, dan Worldcoin perlu menunjukkan komitmen nyata untuk mengatasi kekhawatiran ini.
Kejadian ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan standar global untuk teknologi biometrik. Pengumpulan dan penggunaan data biometrik memerlukan transparansi, persetujuan yang terinformasi, dan mekanisme keamanan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan teknologi serupa di masa depan, menekankan perlunya prioritas utama pada keamanan dan privasi data pengguna.
Implikasi dan Pertimbangan Ke Depan
Kasus Worldcoin menimbulkan beberapa pertanyaan penting mengenai perlindungan data dalam era teknologi yang berkembang pesat. Bagaimana kita dapat memastikan keamanan data biometrik yang sensitif? Bagaimana kita dapat menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan privasi? Dan bagaimana kita dapat menciptakan kerangka kerja regulasi global yang efektif untuk teknologi seperti Worldcoin?
Ke depan, diperlukan dialog yang lebih luas antara pengembang teknologi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk membentuk standar etika dan regulasi yang kuat untuk teknologi biometrik. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pengguna harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan implementasi teknologi ini. Hanya dengan demikian kita dapat memanfaatkan potensi teknologi baru sambil melindungi hak-hak fundamental setiap individu.
