Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara, perbincangan mengenai masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Peringatan HUT ini seharusnya menjadi momentum refleksi yang mendalam, bukan sekadar seremonial.
Polri memiliki perangkat regulasi yang memadai untuk mewujudkan profil kelembagaan yang ideal, mendukung program pemerintahan. Namun, kepercayaan publik masih stagnan, menunjukkan perlunya transformasi kelembagaan yang substansial.
Dialog publik tentang Polri pada 23 Juni 2025 menjadi wadah penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan kritis dan konstruktif. Salah satu kritik tajam datang dari Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rendahnya Peringkat Indonesia dalam Indeks Kepolisian Dunia
Prof. Yuddy Chrisnandi menyoroti rendahnya peringkat Indonesia dalam Indeks Kepolisian Dunia. Posisi Polri jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, bahkan di bawah Vietnam. Ini bukan hanya masalah persepsi, tetapi juga cerminan nyata bagaimana institusi ini dipandang dan dirasakan masyarakat.
Rendahnya kepercayaan publik ini berdampak pada efektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia, khususnya dalam hal penegakan hukum dan keamanan negara.
Perlunya Reformasi Kelembagaan Polri yang Menyeluruh
Menurut Prof. Yuddy, Polri membutuhkan reformasi kelembagaan yang komprehensif, meliputi empat dimensi penting:
1. Reformasi Struktural
Reformasi struktural bertujuan untuk mendesain ulang organisasi dan mekanisme kerja Polri agar lebih adaptif terhadap dinamika zaman. Struktur organisasi yang kaku dan birokrasi yang berbelit-belit perlu disederhanakan dan diefisiensikan.
Ini mencakup penataan sistem pengambilan keputusan, aliran informasi, dan mekanisme pengawasan internal. Tujuannya agar Polri lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kejahatan transnasional.
2. Reformasi Kultural
Reformasi kultural fokus pada perubahan kebiasaan-kebiasaan lama yang menghambat perubahan dan keterbukaan. Praktik-praktik yang tidak profesional, koruptif, dan melanggar HAM harus diberantas secara tegas.
Budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika perlu ditanamkan. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, serta penegakan disiplin yang konsisten.
3. Reformasi Personal
Reformasi personal menekankan pentingnya integritas dan karakter setiap anggota Polri. Seleksi dan rekrutmen yang ketat, pengembangan kompetensi, dan pengawasan yang efektif perlu ditingkatkan.
Pembentukan karakter yang kuat dan pemahaman mendalam tentang etika profesi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik. Sistem reward and punishment yang adil dan transparan juga perlu diimplementasikan.
4. Reformasi Pendidikan
Reformasi pendidikan menyasar pada sistem pembinaan dan pengembangan kompetensi personel Polri. Kurikulum pendidikan dan pelatihan harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi.
Pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berkualitas akan menghasilkan anggota Polri yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan luar negeri juga dapat memperkaya wawasan dan keahlian anggota Polri.
Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045
Keempat jenis reformasi ini bukan hal yang mudah, tetapi jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, akan menghasilkan Polri yang dicintai rakyat dan mampu memberikan rasa aman secara menyeluruh. Transformasi Polri tidak hanya penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga sebagai bagian dari narasi besar tentang negara hukum yang berkeadilan dan beradab.
Suksesnya reformasi Polri memerlukan komitmen kuat dari seluruh lapisan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan internal Polri sendiri. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses reformasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
Selain keempat poin di atas, perlu dipertimbangkan juga peningkatan teknologi dan peralatan Polri agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri juga penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.
Secara keseluruhan, transformasi Polri memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan evaluasi yang berkelanjutan.
