Transformasi Kelembagaan Polri: Urgensi Perbaikan Demi Keadilan dan Profesionalitas

Mais Nurdin

23 Juni 2025

3
Min Read
Transformasi Kelembagaan Polri: Urgensi Perbaikan Demi Keadilan dan Profesionalitas

Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara, perbincangan mengenai Negara Republik (Polri) kembali menjadi sorotan. Peringatan HUT ini seharusnya menjadi momentum refleksi yang mendalam, bukan sekadar seremonial.

Polri memiliki perangkat regulasi yang memadai untuk mewujudkan kelembagaan yang ideal, mendukung program pemerintahan. Namun, kepercayaan publik masih stagnan, menunjukkan perlunya transformasi kelembagaan yang substansial.

Dialog publik tentang Polri pada 23 menjadi wadah penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan kritis dan konstruktif. Salah satu kritik tajam datang dari Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi.

Rendahnya Peringkat dalam Indeks Dunia

Prof. Yuddy Chrisnandi menyoroti rendahnya peringkat dalam Indeks Dunia. Posisi Polri jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, bahkan di bawah Vietnam. Ini bukan hanya masalah persepsi, tetapi juga cerminan nyata bagaimana institusi ini dipandang dan dirasakan masyarakat.

Rendahnya kepercayaan publik ini berdampak pada efektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia, khususnya dalam hal dan keamanan negara.

Perlunya Kelembagaan Polri yang Menyeluruh

Menurut Prof. Yuddy, Polri membutuhkan kelembagaan yang komprehensif, meliputi empat dimensi penting:

1. Reformasi Struktural

Reformasi struktural bertujuan untuk mendesain ulang dan mekanisme kerja Polri agar lebih adaptif terhadap dinamika zaman. yang kaku dan birokrasi yang berbelit-belit perlu disederhanakan dan diefisiensikan.

Ini mencakup penataan sistem pengambilan keputusan, aliran informasi, dan mekanisme pengawasan internal. Tujuannya agar Polri lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dan kejahatan transnasional.

2. Reformasi Kultural

Reformasi kultural fokus pada perubahan kebiasaan-kebiasaan lama yang menghambat perubahan dan keterbukaan. Praktik-praktik yang tidak profesional, koruptif, dan melanggar HAM harus diberantas secara tegas.

kerja yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika perlu ditanamkan. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan yang berkelanjutan, serta penegakan disiplin yang konsisten.

3. Reformasi Personal

Reformasi personal menekankan pentingnya integritas dan karakter setiap anggota Polri. Seleksi dan rekrutmen yang ketat, pengembangan kompetensi, dan pengawasan yang efektif perlu ditingkatkan.

Pembentukan karakter yang kuat dan pemahaman mendalam tentang etika profesi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik. Sistem reward and punishment yang adil dan transparan juga perlu diimplementasikan.

4. Reformasi

Reformasi menyasar pada sistem pembinaan dan pengembangan kompetensi personel Polri. Kurikulum pendidikan dan pelatihan harus terus diperbarui agar sesuai dengan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi.

Pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berkualitas akan menghasilkan anggota Polri yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan luar negeri juga dapat memperkaya wawasan dan keahlian anggota Polri.

Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Keempat jenis reformasi ini bukan hal yang mudah, tetapi jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, akan menghasilkan Polri yang dicintai rakyat dan mampu memberikan rasa aman secara menyeluruh. Transformasi Polri tidak hanya penting untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga sebagai bagian dari narasi besar tentang negara hukum yang berkeadilan dan beradab.

Suksesnya reformasi Polri memerlukan komitmen kuat dari seluruh lapisan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan internal Polri sendiri. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses reformasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.

Selain keempat poin di atas, perlu dipertimbangkan juga peningkatan dan peralatan Polri agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan anggota Polri juga penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.

Secara keseluruhan, transformasi Polri memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan evaluasi yang berkelanjutan.

Tinggalkan komentar

Related Post