Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran DPRD Kota Serang dalam mengawal program strategis pemerintah, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Bima saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah” di Jakarta, Minggu (25/5).
Salah satu program prioritas pemerintah adalah pemanfaatan bonus demografi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Bima Arya menegaskan pentingnya peran SDM dalam mendorong kemajuan negara, mengingat program-program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas SDM yang memadai.
Program MBG, menurut Wamendagri, merupakan investasi jangka panjang yang berdampak luas ke berbagai sektor, termasuk perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan pengusaha lokal dalam pelaksanaannya sangat penting. “Kalau dikawal sama-sama maka efeknya akan berhasil. Ini (program MBG) investasi jangka panjang,” tegas Bima Arya.
Pendanaan dan Sinkronisasi Program
Bima Arya menjelaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “MBG tidak perlu dana APBD Bapak-Ibu, enggak ada. Kalaupun ada, Presiden perintahkan alokasikan saja ke sekolah,” ujarnya, menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau kesesuaian alokasi anggaran daerah dengan program pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Efisiensi Anggaran dan Inovasi Daerah
Bima Arya juga meluruskan kesalahpahaman mengenai kebijakan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa efisiensi bukan berarti pengurangan anggaran, melainkan pengalihan anggaran dari program yang kurang strategis ke program yang lebih prioritas. “Pada dasarnya, Bapak-Ibu, efisiensi itu adalah memindahkan yang tidak substantif menjadi substantif,” jelasnya.
Kemendagri mendorong setiap daerah, termasuk Kota Serang, untuk menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui inovasi. Hal ini penting untuk membangun kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkelanjutan. Banyak daerah telah berhasil berinovasi dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan Kota Serang diharapkan dapat mengikuti jejak keberhasilan tersebut.
Tanggung Jawab DPRD Kota Serang
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamendagri dalam workshop tersebut. Ia mengakui bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penguatan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Muji Rohman menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas DPRD Kota Serang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.
Workshop tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto, Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri, Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Budi Luhur Rusdiyanta, dan sejumlah anggota DPRD Kota Serang. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya program-program pemerintah.
Kesimpulannya, Workshop ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pembangunan nasional. Penguatan peran DPRD dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci keberhasilan program-program strategis pemerintah, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keterlibatan aktif DPRD dalam mengawal program-program seperti MBG akan memastikan dampak positifnya dirasakan oleh masyarakat.
