DPRD Gorontalo Bahas KUA-PPAS APBD 2027 dan Efisiensi Anggaran

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendesak efisiensi anggaran dan transparansi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Dulohupa, Gorontalo, Senin (20/7/2026), sebagaimana dilansir dari Sharenews.

Wakil Ketua Komisi II Meyke Camaru membuka rapat bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) dengan meminta data program prioritas yang selaras dengan RPJMD. Ia menegaskan pengadaan bantuan kecil tidak lagi menjadi prioritas APBD 2027 dan setiap usulan penambahan anggaran harus memiliki argumentasi kuat.

"Yang kita butuh bukan sekadar banyak program, tapi program yang berdampak langsung ke masyarakat. Data harus valid dan eksekusinya jelas," kata Meyke Camaru, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Pihak OPD yang diwakili Meyke Camaru menyatakan kesiapan menyelaraskan program prioritas dengan arah kebijakan DPRD. OPD berkomitmen memperkuat kemitraan dan melengkapi data dasar penyusunan anggaran 2027.

Sementara itu, Anggota Komisi II Paris R.A. Jusuf meminta OPD menyampaikan pagu anggaran secara ringkas dan menjelaskan status usulan dalam pagu indikatif. Ia menyoroti belum terealisasinya Pokir DPRD Tahun 2026 hingga pertengahan tahun.

"Jangan sampai Pokir terus ditunda. DPRD butuh kepastian kapan dikerjakan dan bagaimana skema anggarannya di 2027," tegas Paris R.A. Jusuf, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

DPRD juga mencatat sejumlah isu teknis dari sektor kelautan, perikanan, dan peternakan. Sorotan meliputi ketidaksesuaian rincian anggaran perikanan tangkap, pengurangan target kapal taksi nelayan dari lima menjadi dua unit, kejelasan status program rumput laut, rehabilitasi SPBN Tilamuta, operasional UPTD Lamu, evaluasi VMS, serta pengawasan kualitas bantuan sapi dan kinerja kontraktor.