DPRD Gorontalo Dorong Pembahasan KUA-PPAS 2027 Ditindaklanjuti Langkah Konkret

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berhenti di ruang rapat. Langkah konkret dinilai perlu segera diambil untuk merealisasikan berbagai peluang dan persoalan strategis daerah, seperti dilansir dari Gotimes.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh komisi-komisi di dewan. Pembangunan daerah membutuhkan komitmen politik yang nyata melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

"Bagi saya, KUA-PPAS tidak boleh dipandang hanya sebagai proses penyusunan dokumen anggaran. KUA-PPAS adalah peta jalan politik pembangunan daerah. Di sinilah arah kebijakan ditentukan, prioritas pembangunan disusun, dan komitmen politik diuji untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Ridwan.

Proses perjuangan pembangunan daerah dinilai membutuhkan pengawalan ketat melalui koordinasi lintas sektor, kunjungan lapangan, hingga komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program prioritas mendapat dukungan pembiayaan nasional.

Pembangunan Pasar Induk menjadi salah satu agenda utama yang perlu dikordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Keberadaan fasilitas ini diproyeksikan dapat menguatkan rantai distribusi hasil pertanian, perikanan, serta produk UMKM lokal.

Percepatan infrastruktur dasar juga mendorong perhatian serius, mencakup jalan transmigrasi, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, penanganan bronjong melalui Balai Wilayah Sungai, hingga jaringan listrik masyarakat.

Di bidang ekonomi dan aksesibilitas, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan desa nelayan, serta hilirisasi peternakan ayam terpadu turut disoroti. Peningkatan status RS Ainun Habibie dari Tipe C ke Tipe B serta percepatan Segmen III Gorontalo Outer Ring Road (GORR) juga menjadi fokus utama.

Penyelesaian konflik lahan perkebunan kelapa sawit dan kejelasan batas wilayah memerlukan kepastian hukum yang tegas. Selain itu, sinergi antara pokok pikiran DPR RI dan Pemprov Gorontalo harus terus diselaraskan.

Proyek jangka panjang seperti jalur kereta api Trans Sulawesi juga diingatkan agar tetap dijaga momentumnya demi meningkatkan daya saing kawasan. Semua catatan dari Komisi I hingga IV diharapkan terhimpun dalam satu dokumen perjuangan kolektif.

"Keberhasilan KUA-PPAS tidak diukur dari selesainya pembahasan anggaran, melainkan dari sejauh mana seluruh program tersebut dapat diwujudkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Politik anggaran harus menjadi politik pengabdian, bukan sekadar politik administrasi," tegasnya.

Ridwan memberikan apresiasi kepada jajaran anggota dewan yang telah mengawal pembahasan rancangan anggaran tersebut.

"Selamat berjuang kepada seluruh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Mari kita jadikan setiap program yang kita perjuangkan sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan Gorontalo yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat," pungkasnya.