Komisi III DPRD Gorontalo Bahas Pembangunan 88 Jembatan Garuda

Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Markas Korem 133/Nani Wartabone pada Jumat (5/6/2026) untuk membahas realisasi pembangunan 88 unit Jembatan Garuda. Infrastruktur penyeberangan perintis tersebut dibangun oleh TNI AD guna membuka akses transportasi masyarakat di wilayah pelosok.

Rombongan legislatif yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, diterima oleh jajaran pimpinan Korem 133/Nani Wartabone, sebagaimana dilansir dari Sharenews. Pertemuan ini ditujukan untuk mempercepat konektivitas antardesa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pihak DPRD mengapresiasi langkah nyata TNI AD yang memberikan solusi bagi wilayah terisolir melalui program fisik tersebut.

"Melalui koordinasi ini, kami melihat komitmen yang kuat dari Korem 133/Nani Wartabone dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program Jembatan Garuda menjadi solusi bagi daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses," ujar Espin Tulie, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo.

Mekanisme pengusulan pembangunan infrastruktur ini berjalan secara transparan dari bawah, mulai dari tingkat pemerintah desa atau Babinsa ke Koramil, Kodim, hingga diverifikasi di tingkat Korem. Tim teknis dan konsultan kemudian melakukan penilaian kelayakan serta estimasi kebutuhan anggaran sebelum pengerjaan dimulai.

Secara keseluruhan, Program Jembatan Garuda menargetkan 7.000 unit jembatan di seluruh Indonesia, dengan alokasi untuk Provinsi Gorontalo sebanyak 88 unit secara bertahap. Pembangunan tahap pertama hingga keempat yang mencakup 2.500 unit secara nasional ditargetkan selesai sebelum Agustus 2026.

Tahap berikutnya akan dilanjutkan setelah Pidato Kenegaraan Presiden terkait RAPBN 2027 dengan target rampung total pada 31 Desember 2026. Saat ini tercatat sudah ada sekitar 15 jembatan di Gorontalo yang mendekati selesai melalui pola padat karya dan gotong royong warga bersama personel TNI.

Fasilitas penyeberangan permanen maupun gantung ini diprioritaskan untuk mengganti infrastruktur rusak akibat bencana alam, mempermudah akses perkebunan, serta menjamin keselamatan anak sekolah. Selain program tersebut, Komisi III juga mendorong program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk mengatasi kendala izin pelepasan kawasan hutan lindung di wilayah terisolir Pinogu.