La Ode Haimudin Dukung Pembentukan Forum Media Parlemen DPRD Gorontalo

Gagasan pembentukan Forum Media Parlemen di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan dewan, dilansir dari Ulanda. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menilai wadah tersebut sangat krusial bagi penguatan sinergi antara pers dan lembaga legislatif. La Ode menegaskan bahwa forum ini berfungsi sebagai ruang koordinasi guna memperlancar arus informasi kebijakan, pengawasan, hingga peraturan daerah kepada publik.

Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda silaturahmi pimpinan DPRD bersama media partner di Rumah Makan Meranti, Bone Bolango, Senin (20/7/2026). Pertumbuhan jumlah perusahaan media yang bermitra resmi dengan Sekretariat DPRD Gorontalo menjadi pertimbangan utama mendesaknya forum ini. Wadah komunikasi bersama dinilai dapat menyatukan alur koordinasi peliputan tanpa mengurangi independensi serta karakter dari masing-masing perusahaan pers.

Selain memudahkan efisiensi kerja kedewanan, pembentukan forum ini juga dirancang untuk memberi dampak positif bagi para wartawan. Melalui ruang komunikasi yang lebih intensif, para jurnalis dapat saling bertukar data agenda dewan sehingga mampu melahirkan produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.

Di sisi lain, pimpinan legislatif tersebut menegaskan bahwa keberadaan wadah ini bukan bentuk intervensi dewan untuk mengontrol produk jurnalistik. Lembaga pers tetap harus menjalankan fungsinya secara independen sebagai alat kontrol sosial dalam sistem demokrasi. "Keberadaan Forum Media Parlemen akan sangat membantu kerja-kerja DPRD dalam menginformasikan berbagai kegiatan pimpinan, anggota DPRD maupun aktivitas kehumasan kepada masyarakat. Ini menjadi ruang koordinasi yang baik antara DPRD dan media," kata La Ode.

"Media yang bermitra dengan DPRD jumlahnya cukup banyak. Karena itu forum ini penting agar koordinasi antarmedia berjalan lebih baik dan komunikasi dapat terbangun dengan efektif," ujarnya. "Media adalah alat kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi itu harus tetap dijaga," tegasnya.

"Sementara Forum Media Parlemen dapat menjadi alat kontrol bagi media itu sendiri, tentu tanpa sedikit pun mengintervensi independensi jurnalis dalam menjalankan profesinya," katanya. "Yang paling penting, forum ini menjadi wadah koordinasi yang memperkuat profesionalisme wartawan, bukan mengurangi kebebasan pers. Independensi jurnalis harus tetap menjadi prinsip utama," tutup La Ode.

Melalui hadirnya Forum Media Parlemen secara mandiri, jurnalis diharapkan memiliki ruang penguatan kapasitas profesi. Kemitraan yang sehat ini diyakini memberi keuntungan dua arah, yaitu keterbukaan informasi publik dari DPRD serta jaminan kebebasan pers yang profesional.