La Ode Haimudin Jaring Aspirasi Masyarakat Paguyaman Pantai

Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat di Desa Limba Tihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Berbagai persoalan yang dihadapi warga mengemuka langsung dalam agenda tersebut.

Dilansir dari Ulanda, forum dialogis ini dimanfaatkan ratusan warga, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda. Mereka menyampaikan beragam kebutuhan infrastruktur dasar, pendidikan, pertanian, dan usaha kecil yang selama ini belum terakomodasi.

Masyarakat menganggap agenda ini sebagai ruang krusial untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan harian mereka agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Di sektor ekonomi mikro, warga mengajukan permohonan bantuan peralatan perbengkelan untuk membuka peluang usaha baru. Mereka juga mengharapkan dukungan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pelaku UMKM demi mendongkrak produktivitas keluarga.

Dukungan sektor pertanian turut disuarakan oleh para petani yang membutuhkan bantuan bibit jagung dan pupuk. Selain itu, mereka meminta pemerintah mengevaluasi kualitas beras bantuan pangan lewat program Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) agar layak konsumsi.

Kebutuhan infrastruktur dasar juga mendominasi dialog dengan usulan pembangunan jalan lingkar di Dusun Tihu guna memperlancar mobilitas ekonomi. Warga setempat juga mendesak pengadaan fasilitas sanitasi berupa WC umum.

Fasilitas Pendidikan dan Sarana Keagamaan

Sektor pendidikan mendapatkan perhatian melalui usulan pembangunan aula terbuka serta pengadaan kursi untuk SMAN 1 Paguyaman Pantai. Fasilitas ini dinilai mendesak demi kelancaran aktivitas belajar-mengajar skala besar.

Pada bidang keagamaan, perwakilan masyarakat memohon dukungan dana bagi kegiatan Majelis Taklim. Warga juga mengajukan bantuan kelanjutan pembangunan Masjid Ar-Rahim sebagai pusat peribadatan setempat.

Menanggapi tumpukan aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ir. La Ode Haimudin memberikan penegasan mengenai komitmen lembaganya.

"Entire usulan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Gorontalo," kata La Ode Haimudin.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo tersebut menambahkan bahwa turun ke lapangan membuat kebijakan pembangunan bisa diarahkan tepat sasaran.

Menurutnya, formula pembangunan efektif harus berakar dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bukan sekadar berbasis pada perencanaan administratif belaka.

Setiap masukan yang terkumpul bakal dipelajari sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui mekanisme yang berlaku.

Apresiasi tinggi juga diberikan atas besarnya tingkat partisipasi warga Desa Limba Tihu yang hadir dan menyampaikan pendapat secara terbuka.

Komunikasi intensif ini diharapkan tidak berhenti setelah masa reses selesai, melainkan terus berlanjut dalam mengawal realisasi program pembangunan daerah.