Memahami Tingkat Desil Masyarakat dan Perannya dalam Penyaluran Bansos

Tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat diukur melalui sistem pengelompokan yang dikenal sebagai desil. Penilaian ini membagi kondisi perekonomian keluarga ke dalam 10 tingkatan berurutan, dilansir dari Id.

Urutan angka yang semakin rendah mencerminkan tingkat ekonomi keluarga yang terbatas. Pembagian ini memudahkan pemetaan kondisi kesejahteraan penduduk secara terukur.

Pengelompokan ekonomi masyarakat terbagi dalam tingkatan spesifik dari yang terendah hingga sejahtera.

• Desil 1: Kelompok sangat miskin.
• Desil 2: Kelompok miskin.
• Desil 3: Kelompok hampir miskin.
• Desil 4: Kelompok rentan miskin.
• Desil 5: Kelompok dengan kondisi ekonomi pas-pasan.
• Desil 6–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga lebih sejahtera.

Data tingkatan ini menjadi landasan dasar pemerintah dalam menyalurkan perlindungan sosial agar tepat sasaran.

Ketentuan Desil bagi Penerima Bansos

Penetapan penerima bantuan sosial memprioritaskan masyarakat yang berada pada rantai Desil 1 sampai Desil 4. Kelompok tersebut berhak menguji kualifikasi pada program perlindungan nasional.

Beberapa jenis program yang memprioritaskan kelompok tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau BPNT, PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Selain itu, terdapat pula program bantuan sosial lainnya dari Kementerian Sosial.

Keluarga yang terdata pada Desil 5 tetap memiliki peluang memperoleh bantuan tertentu. Namun, penyalurannya berjalan terbatas serta melewati proses asesmen khusus.

Setiap program perlindungan sosial memiliki syarat verifikasi mandiri. Status desil berfungsi sebagai acuan kelayakan awal dan tidak otomatis menjamin penerimaan bantuan.

Pemanfaatan Data pada Jalur Afirmasi Sekolah

Penerapan data kesejahteraan sosial juga menjangkau bidang pendidikan, seperti pemenuhan kuota jalur afirmasi sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Masyarakat disarankan memeriksa ketepatan data kependudukan dan status ekonomi keluarga melalui saluran resmi pemerintah. Pembaruan data dapat diajukan sesuai mekanisme resmi jika ditemukan ketidaksesuaian.