Menpora Erick Thohir Bentuk Tim Koordinasi Khusus PON 2028

Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 kini memasuki fase krusial melalui penguatan sinergi lintas sektor. Seperti dikutip dari Bola, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menggelar rapat koordinasi di Kantor Kemenpora pada Rabu (1/7/2026).

Pertemuan strategis tersebut menyepakati pembentukan tim koordinasi khusus lintas lembaga. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan dan administrasi ajang olahraga empat tahunan itu berjalan sesuai target.

Rapat tersebut menghadirkan jajaran pimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fokus utama pertemuan difokuskan pada konsolidasi tugas pokok dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan.

Erick Thohir mengundang Ketua Umum KONI Marciano Norman, Waketum Suwarno, Sekjen TB Lukman Djajadikusuma, dan Bendahara Umum Gugun Yudinar. Kejaksaan Agung diwakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, sementara BPKP diwakili Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Susilo Widhyantoro.

Erick Thohir menegaskan bahwa percepatan konsolidasi sangat mendesak demi mencapai target ganda secara simultan.

"Alhamdulillah, PON 2028 semakin dekat. Rencananya akan digelar pada November 2028. Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, kita semua, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, baik di bidang olahraga maupun pendampingan, harus mempercepat konsolidasi agar PON dapat terlaksana sesuai harapan, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi," ujar Erick Thohir.

Tim koordinasi yang dibentuk akan berfungsi sebagai simpul komunikasi utama sekaligus pengendali progres. Mandat tim ini mencakup sinkronisasi kebijakan, pemetaan kebutuhan, serta penguatan akuntabilitas publik.

Pemetaan Anggaran Daerah dan Pengawasan

Aspek akuntabilitas anggaran menjadi perhatian serius melalui pelibatan lembaga pengawas dan penegak hukum secara ketat.

"Hari ini saya bersama Ketua Umum KONI Pusat, Jaksa Agung Muda Intelijen, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPKP melakukan sinkronisasi. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan daerah, kita harus memetakan kesiapan pendanaan di masing-masing daerah. Selanjutnya hasil tersebut akan kami laporkan kepada pemerintah pusat," kata Erick Thohir.

Proses pemetaan anggaran akan mengacu pada proposal resmi yang telah diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

"Dalam rapat hari ini kami sepakat membentuk tim koordinasi. Nantinya kami akan mengundang pemerintah daerah untuk memaparkan hasil pemetaan mereka sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden. Harapannya, penyelenggaraan PON 2028 dapat berlangsung sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, administrasi, maupun keberlanjutan pengembangan olahraga nasional," sambung Erick Thohir.

Skema Wilayah dan Optimalisasi Infrastruktur Jakarta

PON 2028 akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menunjuk Jakarta sebagai kota penyangga. Skema tiga wilayah ini disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang pembangunan arena olahraga baru.

Langkah efisiensi tersebut diterapkan guna menghindari adanya fasilitas olahraga yang terbengkalai pasca-penyelenggaraan. Oleh karena itu, sejumlah cabang olahraga akan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia di Jakarta.

Ajang ini direncanakan mempertandingkan 67 cabang olahraga, termasuk 21 cabang unggulan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pembagian lokasi pertandingan antara NTB, NTT, dan Jakarta saat ini masih dimatangkan oleh Kemenpora dan KONI.

Apresiasi Terbitnya SK Penyelenggaraan

Ketua Umum KONI Marciano Norman memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat Menpora dalam menerbitkan regulasi landasan kerja.

"Pertama-tama, selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Menpora yang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara. Hal ini sangat penting karena meskipun pelaksanaannya masih sekitar dua tahun lima bulan lagi, SK tersebut sudah diterbitkan sehingga NTT, NTB, DKI Jakarta, dan KONI Pusat dapat segera bergerak memantapkan persiapan," kata Marciano Norman.

Berbekal SK tersebut, KONI segera menyusun langkah taktis bersama panitia daerah untuk finalisasi standar penentuan venue dan jadwal uji coba pertandingan.