Kemenpora Bersama Tiga Gubernur Matangkan Persiapan PON 2028

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menggelar pertemuan koordinasi bersama jajaran gubernur daerah dan DPR RI untuk mematangkan kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028, dilansir dari Bola. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6/2026) tersebut dihadiri oleh Menpora Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Rapat ini memfokuskan pembahasan pada sinergi fasilitas pendukung antara tuan rumah utama, yakni NTB dan NTT, dengan DKI Jakarta sebagai penyokong teknis. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjelaskan bahwa koordinasi lintas wilayah ini sangat penting dilakukan sejak awal demi memastikan kelancaran seluruh tahapan kegiatan, baik dari aspek teknis pelaksanaan maupun pertanggungjawaban administratif.

"Ini merupakan sesuatu pertemuan yang bersejarah karena pertama kali pemerintah pusat dan daerah berkonsolidasi dan memaparkan seluruh persiapan serta isu yang harus ditanggulangi sejak dini," ujar Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Pemerintah juga berkomitmen menyelaraskan ajang olahraga nasional ini dengan sistem pembinaan atlet jangka panjang demi mencetak prestasi yang berkelanjutan di level internasional. "Kita bersepakat PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung juga Pemda DKI, kita ingin memastikan PON ini berjalan baik, tidak hanya secara penyelenggaraan tetapi juga secara administratif," ucap Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Erick Thohir juga menambahkan bahwa pemetaan ulang prestasi olahraga nasional harus terintegrasi dengan ajang besar seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. "Kita harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-sepotong," tutur Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Selain fokus pada prestasi, Kemenpora mendapat amanat langsung dari Presiden untuk membenahi ekosistem kesejahteraan para atlet nasional, termasuk perbaikan regulasi bonus dan jaminan dana pensiun. "Kami juga mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk memperbaiki ekosistem kesejahteraan atlet, baik bonus maupun dana pensiun yang sedang kami perbaiki," terang Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Terkait kesiapan sarana, Erick Thohir menegaskan pemerintah tidak akan membangun arena baru melainkan mengoptimalkan fasilitas yang ada, serta segera berkoordinasi dengan Kementerian PU, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri mengenai alokasi anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan posisi siap sedia dari pemerintah ibu kota dalam memfasilitasi kebutuhan perlombaan sebagai sistem pendukung operasional.

"Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaan sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Pihak DKI Jakarta mengonfirmasi ketersediaan 36 arena milik pemerintah pusat dan 220 arena milik pemerintah daerah yang siap digunakan secara optimal. "Untuk transportasi MRT, LRT, TransJakarta, JakLingko dan sebagainya, Jakarta siap men-support itu," jelas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa penerbitan surat keputusan penetapan tuan rumah memberikan waktu yang sangat ideal bagi daerah untuk menyusun rencana kerja.

"Semakin cepat SK ini keluar, semakin lama waktu persiapan. Makasih Pak Menteri akhirnya sudah keluar SK-nya," terang Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTB. Provinsi NTB mengandalkan portofolio penyelenggaraan berbagai ajang nasional dan internasional sebelumnya sebagai modal kesiapan ekosistem olahraga, sekaligus memperluas jaringan konektivitas penerbangan udara ke berbagai wilayah Indonesia.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi legalitas ketetapan tersebut karena berimplikasi positif terhadap proses penganggaran bersama legislatif daerah. "SK hari ini berdampak sangat besar karena kami bisa membahas dengan DPRD jauh lebih baik," ucap Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT.

Pemerintah Provinsi NTT memproyeksikan alokasi anggaran daerah sebesar Rp250 miliar hingga tahun 2028, dengan rencana sebaran lokasi pertandingan di 14 kabupaten dan kota. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan lembaga legislatif siap memberikan dukungan penuh dari sisi pengawasan dan kebijakan anggaran demi kesuksesan gelaran multi-event ini. "Kami berharap kepada Provinsi NTB and NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," terang Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

DPR berharap ajang nasional ini mampu menjadi wadah potensial untuk menyaring talenta olahraga berbakat yang siap bersaing di kancah global.

"Semoga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua. Dan tentunya PON ke-22 ini bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat internasional khususnya dan membawa nama harum bangsa Indonesia," ungkap Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.