DPRD Gorontalo Pastikan Ranperda Pajak Tidak Bebani Rakyat

Panitia Khusus DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat setempat. Langkah penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah dan OPD mitra di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (3/8/2026), sebagaimana dilansir dari Sharenews. Pansus menekankan bahwa target utama penyusunan regulasi ini adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah tanpa memberikan beban finansial tambahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Guna menjaga keseimbangan fiskal, fokus penerimaan dialihkan pada potensi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta optimalisasi penggunaan aset daerah.

Selain sektor perpajakan, penetapan besaran retribusi Izin Pertambangan Rakyat atau IPERA turut menjadi isu strategis yang dihitung secara cermat sesuai kemampuan penambang. Hasil penerimaan dari retribusi IPERA dirancang untuk disalurkan kembali kepada warga melalui program penataan lingkungan, reklamasi lahan tambang, peningkatan kapasitas warga, dan pembangunan fasilitas umum.

Pemerintah daerah bersama Pansus juga mengkaji tata kelola pemurnian emas hasil tambang rakyat seiring proses transformasi BUMD menjadi Perseroda agar kebijakan berjalan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bapenda dan Pansus sepakat menyusun matriks serta regulasi pendukung sebagai acuan penetapan tarif pajak dan retribusi yang terukur serta objektif.

Sebagai bentuk dorongan kepatuhan, skema insentif berupa hadiah emas 1 hingga 3 gram disiapkan bagi wajib pajak taat berdasarkan kategori tingkat kepatuhan. Sementara bagi wajib pajak yang menunggak, kebijakan pembebasan denda diberikan dengan syarat melunasi kewajiban pajak pada tahun berjalan untuk mendongkrak penerimaan daerah. Pansus berkomitmen mengawal setiap pasal strategis secara komprehensif agar aturan ini mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memberikan kepastian hukum.