Muhammadiyah Gelar FGD Bahas Dampak Industri Tambang Morowali

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, seperti dilansir dari Ulanda. Diskusi yang berlangsung di Aula Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah pada Jumat (7/8/2026) tersebut berfokus membedah dampak aktivitas pertambangan terhadap munculnya penyakit masyarakat. Forum ini mempertemukan jajaran Pemkab Morowali, DPRD, tokoh adat, akademisi, pemerhati sosial, hingga jajaran Pimpinan Wilayah dan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Tengah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Morowali, Afridin, membuka acara secara resmi mewakili Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf.

Sejumlah pimpinan pusat turut hadir, di antaranya Ketua PP Muhammadiyah HM. Busyro Muqoddas, Ketua LHKP Prof. Ridho Al-Hamdi, dan Ketua MHH Trisno Raharjo. Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, menjelaskan bahwa agenda ini dirancang untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus membangun dialog berbasis data.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Ridho. Ia menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap konsekuensi sosial maupun lingkungan yang membayangi warga di sekitar area industri.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah HM. Busyro Muqoddas menyoroti krusialnya kerja sama antar pemangku kepentingan guna mengantisipasi efek samping industri di Morowali. "Setiap persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kehidupan sosial, harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama," kata Busyro. Busyro menegaskan kesiapan Muhammadiyah untuk mendampingi Pemkab Morowali melalui riset akademik, pendampingan kebijakan, serta rekomendasi strategis.

Sisi Ekonomi dan Catatan Lingkungan

Asisten III Pemkab Morowali, Afridin, menyambut positif langkah Muhammadiyah dalam menginisiasi ruang dialog tersebut.

Ia mengakui sektor pertambangan menjadi motor penggerak investasi, pembukaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur daerah. "Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari sehat atau tidaknya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri," katanya. Dalam sesi diskusi, muncul berbagai isu krusial seperti penurunan kualitas lingkungan, lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dinamika sosial, hingga akses layanan kesehatan.

Perwakilan DPRD Morowali sekaligus Ketua Kerukunan Masyarakat Kecamatan Bahodopi, Yopi Sabara, menyampaikan gambaran langsung mengenai kondisi warga yang tinggal di kawasan lingkar tambang Bahodopi.

Rangkaian pemikiran dari FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah, perusahaan, dan warga demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta kesehatan masyarakat Morowali.