Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya peran penegak hukum dalam mendukung keberhasilan agenda Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, dan penegakan hukum yang kredibel menjadi kunci untuk mengatasinya. Tanpa dukungan maksimal dari penegak hukum, upaya pemerintah akan sia-sia. “Presiden telah berupaya merespons ini. Akan tetapi, tanpa dukungan maksimal dari penegak hukum yang kredibel, upaya tersebut akan sia-sia,” tegas Bamsoet.
Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari tebang pilih menjadi prasyarat utama. Hal ini krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan publik yang rendah terhadap sistem hukum akan menghambat pembangunan nasional dan investasi asing. Bamsoet menyoroti praktik tebang pilih dalam penanganan kasus hukum yang menggerogoti kredibilitas institusi penegak hukum.
Tantangan Multidimensi Indonesia
Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan serius. Korupsi masih merajalela, angka pengangguran tinggi, dan daya beli masyarakat melemah. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu, seperti resesi dan kenaikan suku bunga, juga menambah kompleksitas masalah. Ketegangan geopolitik internasional juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia.
Masalah korupsi besar, seperti skandal pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur atau kasus perpajakan tertentu, seringkali lambat diusut. Sebaliknya, kasus-kasus kecil justru diproses dengan cepat. Ini menciptakan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum.
Maraknya Premanisme dan Aksi Kriminal
Maraknya aksi premanisme juga menjadi perhatian serius. Premanisme mengganggu iklim usaha dan menjadi musuh investasi serta pemulihan ekonomi. Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku premanisme, sekaligus berupaya menyelesaikan akar masalahnya, seperti kesenjangan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja.
Lemahnya responsivitas penegak hukum berpotensi memicu masalah baru. Aksi unjuk rasa buruh yang berujung anarkis atau konflik agraria antara korporasi dan masyarakat lokal adalah contohnya. Sinergi yang kuat antara Polri, Kejaksaan, KPK, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mengantisipasi dan menyelesaikan potensi konflik sejak dini.
Solusi dan Harapan
Bamsoet mendorong sinergi yang lebih kuat antara Polri, Kejaksaan, dan KPK dengan pemerintah daerah. Identifikasi dini dan penyelesaian hukum atas potensi konflik sangat penting untuk mencegah eskalasi. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan menjadi fondasi bagi stabilitas nasional di tengah tekanan global.
Dengan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat. Kepercayaan ini menjadi modal besar untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Tanpa dukungan konkret dari institusi hukum, agenda reformasi dan pemulihan ekonomi hanya akan menjadi wacana belaka.
Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum perbaikan. Penegak hukum harus menjadi garda depan, bukan penghambat, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. “Kami berharap pada tahun 2025 menjadi momentum perbaikan. Penegak hukum harus menjadi garda depan, bukan penghambat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkas Bamsoet.
Kesimpulannya, peran penegak hukum yang kredibel dan konsisten sangat vital bagi keberhasilan pembangunan nasional di tengah tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia. Kepercayaan publik harus dipulihkan melalui penegakan hukum yang adil dan transparan, sehingga Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menjadi negara yang adil dan sejahtera.
