Pemerintah Gunakan Desil DTSEN untuk Penentuan Sasaran Program Bansos

Pemerintah memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan terintegrasi dalam penyusunan kebijakan, penentuan sasaran program, hingga evaluasi bantuan sosial, seperti dilansir dari Id. Penggunaan basis data yang terus diperbarui ini membantu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran sesuai kriteria penerima. Pengelompokan keluarga dalam DTSEN menggunakan sistem desil berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi mereka.

Seluruh keluarga yang terdata diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik, lalu dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen populasi.

Kelompok desil 1 mewakili tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Penentuan Posisi Desil Keluarga

Proses penentuan desil tidak bertumpu pada satu indikator tunggal seperti nilai pendapatan atau kepemilikan kendaraan motor.

Pemerintah menilai kombinasi berbagai karakteristik sosial dan ekonomi secara menyeluruh untuk memetakan kondisi keluarga.

Perubahan kondisi kehidupan maupun pembaruan data secara berkala dapat memengaruhi pergeseran posisi desil keluarga dalam sistem.

Tata Cara Mengecek Desil Bansos

Masyarakat dapat memeriksa status kelompok desil secara mandiri melalui laman resmi yang disediakan pemerintah. Langkah pemeriksaan dimulai dengan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melihat 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Akses situs resmi Cekbansos.kemensos.go.id, lalu masukkan NIK yang tertera pada KTP. Ketik huruf kode captcha yang tampil di layar, kemudian klik tombol Cari Data hingga hasil desil muncul.

Fungsi Penting Desil dan Pembaruan Data

Pengelompokan tingkat kesejahteraan melalui desil mempermudah pemerintah mengarahkan bantuan sosial secara lebih efektif.

Masyarakat mengimbau agar tidak menganggap desil sebagai angka nominal penghasilan atau tolok ukur tunggal kemiskinan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi aktual, warga disarankan mengikuti mekanisme perbaikan data yang tersedia pada sistem pemerintah.