Pemkab Gorontalo Dukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan 2026

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) 2026 untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat. Langkah strategis ini diambil guna memperluas akses layanan keuangan yang aman serta menekan ancaman kejahatan finansial digital digital seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

Dukungan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, pada Rabu, 10 Juni 2026. Sesuai data yang dilansir dari Ulanda, Sugondo menghadiri kegiatan Literasi Keuangan GENCARKAN 2026 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

Sugondo menilai pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai pengelolaan keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan praktik ilegal yang merugikan. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman produk finansial kini menjadi keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Literasi keuangan menjadi kebutuhan penting saat ini. Masyarakat harus mampu memahami cara mengelola keuangan dengan baik agar tidak mudah terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal yang merugikan," kata Sugondo Makmur, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah daerah setempat berupaya menghadirkan edukasi keuangan yang lebih luas dan menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM mendapatkan perhatian khusus karena kontribusi besarnya dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Pemerintah daerah mendukung penuh inisiatif GENCARKAN 2026 ini. Kami berharap program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat dan produktif," ujarnya Sugondo Makmur, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

Dalam pelaksanaannya, kesuksesan program ini disebut memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, sektor jasa keuangan, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sinergi ini krusial untuk memperluas pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan yang aman.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, memaparkan bahwa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan terbaru menunjukkan adanya kesenjangan yang harus diperbaiki. Saat ini tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai 80,51 persen, namun tingkat literasi keuangan baru menyentuh angka 66,46 persen.

"Hasil survei terakhir menunjukkan literasi keuangan masih 66,46 persen, sedangkan inklusi sudah mencapai 80,51 persen. Melalui kegiatan ini, kami berharap tingkat literasi terus meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat," kata Robert H.P. Sianipar, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Ketimpangan angka tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya secara bijak. Melalui GENCARKAN 2026, edukasi berkelanjutan akan terus didorong menjadi benteng utama pelindung masyarakat dari risiko kerugian ekonomi di era digital.