Bansos Salah Sasaran Terus? Ini Realita DTSEN Pengganti DTKS

Saya sering sekali mendengar keluhan tetangga mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pertanyaan seperti "apa itu data tunggal sosial ekonomi nasional" kini mulai ramai dibicarakan seiring langkah pemerintah merombak sistem pendataan demi mengatasi carut-marut penyaluran bantuan tersebut. Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai langkah besar untuk membenahi sistem lama.

Saya melihat langkah ini sebagai upaya serius, meski di lapangan kita masih harus melihat seberapa efektif penerapannya. Sebagai pengamat kebijakan publik, saya menilai transisi ini krusial. Sistem baru ini diharapkan menjadi jawaban atas kegelisahan masyarakat yang lelah melihat bantuan salah sasaran.

Selama ini, basis data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun, sistem lama tersebut memiliki keterbatasan yang cukup mencolok dalam mencakup dinamika kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Saya mencatat bahwa DTSEN pengganti DTKS hadir membawa pendekatan yang jauh berbeda. Perubahan ini bukan sekadar ganti nama, melainkan perombakan total pada struktur dan metode pengumpulan informasi masyarakat.

DTSEN memuat data sosial ekonomi nasional secara menyeluruh dan menggunakan pendekatan yang lebih terukur, berbeda dengan DTKS yang hanya mencakup data penerima bantuan semata.

Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah bisa memetakan kondisi kesejahteraan warga secara utuh. Jadi, tidak ada lagi cerita warga miskin yang terlewat hanya karena tidak masuk dalam daftar usulan awal.

Bagaimana Sistem Baru Ini Menyaring Penerima Bansos?

Sistem baru ini menggunakan metode pengklasifikasian masyarakat yang lebih ketat dan matematis. Pengklasifikasian masyarakat dalam DTSEN menggunakan desil kesejahteraan dengan mengacu pada Nomor Induk Kependudukan milik warga.

Menurut saya, penggunaan desil kesejahteraan ini jauh lebih adil daripada sistem kategorisasi kaku yang dulu dipakai. Warga dibagi ke dalam kelompok-kelompok persentase berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka yang sebenarnya.

Penyaluran berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai kini wajib merujuk pada desil tersebut. Integrasi NIK juga meminimalkan adanya data ganda atau penerima fiktif yang kerap merugikan negara.

Namun, secanggih apa pun sistem di atas kertas, validasi di dunia nyata tetap menjadi penentu utama. Di sinilah peran penting dari petugas yang menginjakkan kaki langsung di pemukiman warga.

Siapa Saja yang Memiliki Peran Penting di Lapangan?

Sistem digital yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik ini tidak akan berjalan tanpa adanya verifikasi faktual. Data di komputer harus sesuai dengan kondisi asli di rumah-rumah penduduk. Pihak yang terlibat dalam verifikasi lapangan untuk DTSEN adalah Dinas Sosial di daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan. Mereka bertugas menyisir pemukiman dan memastikan tidak ada data yang dimanipulasi.

Saya melihat keterlibatan Dinas Sosial daerah dan pendamping PKH ini sebagai mata dan telinga pemerintah pusat. Sinergi ini bertujuan agar DTSEN berfungsi sebagai basis data terpadu untuk memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan mendasar antara kedua sistem pendataan ini, saya telah menyusun tabel perbandingan di bawah ini.

Catatan Kritis dan Kelemahan yang Masih Membayang

Meskipun sistem ini terlihat menjanjikan, saya tetap memiliki beberapa catatan kritis yang tidak boleh diabaikan. Fakta bahwa sistem ini melibatkan banyak lembaga justru berpotensi menimbulkan ego sektoral jika koordinasi tidak berjalan mulus.

Kelemahan lainnya adalah ketergantungan yang sangat tinggi pada kinerja verifikator di tingkat daerah. Jika pendamping PKH atau Dinas Sosial setempat kurang objektif dalam melakukan verifikasi lapangan, maka data desil yang dihasilkan tetap akan cacat. Selain itu, masyarakat awam masih banyak yang kebingungan mengenai mekanisme pemutakhiran data ini.

Banyak warga miskin yang belum paham "cara daftar dtsen agar dapat bansos pkh" karena minimnya sosialisasi di tingkat desa. Pemerintah harus sadar bahwa aplikasi canggih tidak ada gunanya jika masyarakat bawah tidak mendapatkan akses informasi yang merata. Edukasi publik mengenai sistem desil ini mendesak untuk ditingkatkan.

Reformasi data melalui penggabungan peran Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik ini adalah langkah maju yang wajib dikawal ketat. Keberhasilan DTSEN dalam memberantas fenomena bansos salah sasaran sangat bergantung pada konsistensi verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial daerah dan pendamping PKH, serta transparansi pembagian desil kesejahteraan agar tidak ada hak masyarakat miskin yang terampas oleh birokrasi yang kaku.