Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pembangunan di Pulau Sulawesi. Pernyataan ini disampaikan AHY saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Sulawesi di Palu, Sulawesi Tengah, pada 10 Juli 2025.
AHY menyatakan bahwa pengelolaan wilayah harus bijaksana, menghindari penyalahgunaan ruang, terutama di area-area vital seperti kawasan rawan bencana. Hal ini penting untuk mencegah kerugian besar di masa mendatang akibat pembangunan yang tidak terencana.
“Dalam forum ini kami menekankan pentingnya tata ruang sebagai panglima dalam arah pembangunan ke depan. Wilayah harus dikelola secara bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang, terutama untuk kawasan-kawasan yang seharusnya steril dari pembangunan karena memiliki fungsi mitigasi bencana,” tegas AHY.
Tantangan Pembangunan di Sulawesi
Sulawesi menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunannya. Pemerintah pusat dan daerah dihadapkan pada beragam kepentingan penting, mulai dari ketahanan pangan (perlindungan lahan pertanian), penyediaan hunian layak, hingga ekspansi kawasan industri. Sulawesi, sebagai wilayah penting dalam peta industri nasional, berperan krusial dalam mendukung hilirisasi sektor pertambangan dan perkebunan.
Penataan ruang yang efektif menjadi kunci untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Perencanaan yang matang dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan area mana yang layak untuk pembangunan industri dan permukiman, serta area mana yang harus dilindungi sebagai ruang hijau atau lahan pertanian.
“Diperlukan kebijakan strategis yang berdasarkan pada tata ruang yang benar. Mana yang harus dipertahankan sebagai ruang hijau, lahan pertanian untuk menunjang swasembada pangan dan mana yang dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman atau industri,” lanjut AHY.
Peran Strategis Kementerian ATR/BPN dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
AHY mengapresiasi peran Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tata ruang yang adil dan seimbang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dinilai sangat penting sebagai landasan hukum dan teknis pembangunan wilayah. Akurasi data spasial, termasuk peta skala besar 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG), menjadi kunci keberhasilan penyusunan RDTR.
Peta detail tersebut sangat dibutuhkan untuk menarik investasi dan menentukan zona-zona yang tepat untuk industri, bisnis, dan konservasi lingkungan. Dengan RDTR yang akurat, kesalahan dalam penggunaan lahan dapat diminimalisir. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan tata ruang yang terencana dengan baik.
“Dengan RDTR yang tersedia, maka seharusnya tidak lagi terjadi kesalahan dalam penggunaan wilayah untuk keperluan apa pun. Infrastruktur hanya bisa hadir jika tata ruangnya sudah ditetapkan dengan benar,” jelas AHY.
Arahan Utama Pengelolaan Pembangunan Wilayah
AHY memberikan empat arahan utama untuk pengelolaan pembangunan wilayah di masa depan:
- Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) secara spasial.
- Percepatan legalisasi RDTR dan pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis spasial untuk mempermudah perizinan.
- Integrasi data sektoral ke dalam satu basis data geospasial untuk mempermudah perencanaan dan monitoring pembangunan.
- Pertimbangan aspek ketahanan bencana, kerentanan iklim, dan daya dukung lingkungan dalam setiap program pembangunan.
Keempat arahan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat Sulawesi. Perencanaan yang matang dan terintegrasi menjadi kunci utama pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.
“Empat hal ini menjadi pedoman penting dalam merumuskan arah pembangunan wilayah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakatnya,” pungkas AHY.
