Wali Kota Gorontalo Desak Evaluasi Pelayanan BPJS Kesehatan

Pemerintah Kota Gorontalo menggelontorkan sekitar Rp24 miliar setiap tahun untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menilai pelayanan yang diterima masyarakat belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan.

Adhan mengungkapkan bahwa laporan yang diterimanya berasal dari berbagai pihak, termasuk pasien dan rumah sakit. Pasien mengeluhkan pelayanan yang terbatas, sedangkan rumah sakit melaporkan masalah terkait pembayaran klaim yang belum diselesaikan.

"Pemda Kota setiap tahunnya menyetor Rp24 miliar, sementara pelayanan BPJS tidak maksimal," ujar Adhan.

Ia menyoroti beberapa kasus yang menunjukkan ketidakcukupan pelayanan. Salah satunya adalah pasien yang menderita lebih dari satu penyakit, tetapi hanya satu diagnosis yang ditanggung oleh BPJS.

"Laporan yang masuk ke saya, ada pasien memiliki tiga penyakit, tetapi yang dilayani BPJS hanya satu penyakit, sementara dua lainnya diabaikan," katanya.

Adhan menegaskan bahwa hal ini menyentuh hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ia mempertanyakan logika sistem yang membatasi pelayanan ketika pasien membutuhkan penanganan menyeluruh.

"Kalau masyarakat sudah menjadi peserta dan pemerintah membayar iurannya, maka pelayanan harus diberikan secara maksimal," tambahnya.