BPJS Kesehatan Alami Defisit Rp2 Triliun Setiap Bulan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi tekanan keuangan serius akibat ketidakseimbangan pemasukan iuran dan beban klaim. Dilansir dari Ulanda, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan yang memicu risiko finansial jangka panjang.

Kondisi keuangan tersebut dipaparkan langsung oleh jajaran direksi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu, 10 Juni 2026. Lonjakan pengeluaran untuk pembayaran klaim peserta menjadi penyebab utama penerimaan iuran saat ini tidak lagi mencukupi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa manajemen harus menyediakan dana besar setiap hari demi memenuhi kewajiban faskes. Ketimpangan kas ini memaksa penggunaan cadangan dana demi menutupi selisih anggaran.

"Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," kata Prihati, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Secara rinci, pengeluaran klaim kini mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan, sedangkan iuran masuk hanya Rp14 triliun. Angka beban tersebut setara dengan kebutuhan pembayaran sekitar Rp500 miliar per hari.

Masalah defisit ini mengulang tren negatif finansial yang pernah dialami lembaga pada periode 2018 hingga 2020 lalu. Tekanan sempat mereda saat pandemi COVID-19 akibat perubahan pola pemanfaatan layanan masyarakat, namun kini risiko kembali meningkat.

Pihak manajemen menegaskan bahwa simpanan yang tersisa hanya mampu bertahan dalam jangka pendek. Intervensi kebijakan mendesak dilakukan agar operasional jaminan kesehatan nasional bagi ratusan juta warga tidak lumpuh.

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi atau dukungan," ujar Prihati, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Sinyal peringatan itu kemudian direspons pemerintah melalui rencana pemberian bantuan dana senilai Rp20 triliun. Informasi finalisasi dana segar tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara sebelum agenda rapat DPR dimulai.

"Kami mendapat kabar gembira. Jam 13.00 tadi kami ditelepon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara. Ada finalisasi," kata Prihati, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Suntikan pembiayaan itu berkaitan dengan penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas (PP Alma). Jika regulasi baru tersebut segera disahkan, proses pencairan dana diproyeksikan berjalan mulai Juli mendatang.

"Kalau sudah ditandatangani, mudah-mudahan Juli bisa cair," kata Prihati, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Alokasi anggaran bantuan disiapkan secara patungan oleh dua instansi, yakni Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Tiap lembaga negara tersebut akan mengucurkan dana penyeimbang kas masing-masing sebesar Rp10 triliun.

"Yang tadi disebut Rp20 triliun, Rp10 triliun dari Kementerian Kesehatan dan Rp10 triliun dari Kementerian Keuangan, yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun," ujar Prihati, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Meskipun bantuan modal disiapkan, pengamat menilai ketimpangan iuran dan biaya pelayanan tetap menjadi masalah struktural utama. Tanpa adanya reformasi sistem pembiayaan jangka panjang, intervensi dana pemerintah hanya menjadi solusi sementara.