Bupati Bone Bolango Lantik 48 Penjabat Kepala Desa

Bupati Bone Bolango Ismet Mile melantik dan mengambil sumpah jabatan 48 Penjabat (Pj) Kepala Desa di Ruang Upah Lelah, Kantor Bupati Bone Bolango, pada Sabtu, 20 Juni 2026, demi memastikan keberlangsungan pelayanan publik.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango, termasuk Ketua Faisal Yunus, Wakil Ketua Azan Piola, serta Ketua Komisi I Rakhmatiyah Deu, seperti dilansir dari Ulanda.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Azan Piola menegaskan bahwa pengisian jabatan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin program pembangunan desa tetap berjalan konsisten.

"Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan pemerintahan di desa tetap berjalan optimal. Masyarakat harus terus mendapatkan pelayanan yang baik dan program pembangunan di desa tidak boleh terhenti," kata Azan Piola, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Azan menambahkan bahwa para pemimpin desa yang baru dilantik harus segera beradaptasi dengan dinamika wilayah masing-masing karena mereka berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Desa memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, para penjabat kepala desa harus mampu menjadi pemimpin yang hadir di tengah warga, mendengar aspirasi mereka, dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya," ujar Azan Piola, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Pihak legislatif berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa guna mendorong perkembangan daerah secara keseluruhan.

"DPRD tentu akan terus memberikan dukungan terhadap upaya penguatan pemerintahan desa. Sebab, pembangunan daerah sesungguhnya dimulai dari desa. Jika desa kuat, maka daerah juga akan berkembang dengan baik," kata Azan Piola, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Sementara itu, Bupati Bone Bolango Ismet Mile dalam arahannya meminta seluruh penjabat kepala desa yang baru untuk memprioritaskan pelayanan warga dan berkomitmen menjaga stabilitas roda pemerintahan di wilayah masing-masing.