Dandim Gorontalo Tegaskan Kodim Sudah Bayar Penuh Proyek KDMP Molotabu

Polemik sengketa pembayaran proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Molotabu, Kabupaten Bone Bolango, mendapatkan respons tegas dari otoritas militer setempat.

Komandan Kodim 1304/Gorontalo, Letkol Inf. Jon Patar Hasudungan Banjarnahor, menegaskan bahwa institusinya telah menuntaskan seluruh kewajiban finansial kepada pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan.

Pernyataan ini disampaikan, seperti dikutip dari Ulanda, saat jajaran Kodim 1304/Gorontalo memfasilitasi forum mediasi yang mempertemukan pihak ketiga, Jemis K. Ibrahim, dengan pemasok material, Suparti S. Dukalang.

Pertemuan yang berlangsung di wilayah Bone Bolango tersebut turut dihadiri oleh Kasi Intel Kasrem 133/Nani Wartabone Kolonel Kav. Erwandarno serta Wakapolres Bone Bolango Kompol Sutrisno.

Hadir pula dalam mediasi ini Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan UMKM Kabupaten Bone Bolango, Djumaidil, beserta jajaran perwira dari Kodim 1304/Gorontalo.

Dalam forum tersebut, Letkol Inf. Jon Patar memaparkan bahwa hubungan kontraktual institusinya hanya terikat secara hukum dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek.

Oleh sebab itu, urusan pembayaran upah buruh dan pasokan material yang saat ini dituntut oleh pekerja tidak berada dalam ranah tanggung jawab pihak Kodim.

"Kami tegaskan kembali, Kodim hanya berurusan dengan pihak ketiga. Persoalan pembayaran material maupun upah pekerja merupakan urusan antara pihak ketiga dan pihak lain. Dari Kodim sendiri, pembayaran kepada pihak ketiga sudah kami selesaikan 100 persen," kata Jon Patar.

Menurutnya, seluruh pemenuhan administrasi serta laporan keuangan untuk proyek pembangunan KDMP Molotabu telah diselesaikan secara tuntas berdasarkan regulasi yang berlaku.

Melalui kepastian administrasi tersebut, Letkol Inf. Jon Patar menyatakan tidak ada lagi tanggungan biaya yang harus dikeluarkan oleh satuan Kodim kepada pelaksana.

"Pekerjaan di Molotabu sudah selesai dan pembayaran kepada pelaksana juga telah kami bayarkan penuh seratus persen," ujarnya.

Pihak Kodim menilai bahwa kendala yang mencuat saat ini murni merupakan sengketa hubungan bisnis internal antara pelaksana proyek utama dan mitra pemasoknya.

Meski status hukumnya berada di luar tanggung jawab komando distrik militer, pihak Kodim tetap mengambil langkah mediasi demi menjaga iklim kondusif program strategis nasional.

Langkah dialog ini diambil guna mengantisipasi agar polemik tidak meluas serta memastikan penyelesaian target fisik bangunan koperasi milik pemerintah tersebut tidak terhambat.

Dandim menambahkan, jika situasi mendesak, sisa pengerjaan fisik yang belum rampung di lapangan akan diambil alih satuan agar tidak melewati target tenggat waktu pemerintah.

Upaya mediasi ini ditekankan bukan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab pembayaran utang, melainkan ruang bantuan penyelesaian komitmen keperdataan antar-pihak.

Sebagai langkah konkret pasca-pertemuan, Kodim telah meminta pelaksana proyek membuat surat pernyataan resmi berisi komitmen pelunasan kewajiban terhadap penyuplai material.

Jika poin penandatanganan kesepakatan tersebut nantinya dilanggar, Jon Patar mempersilakan pihak mitra yang dirugikan untuk meneruskan sengketa ke ranah hukum.

"Kalau nantinya komitmen itu tidak dipenuhi, silakan ditempuh melalui jalur hukum. Itu merupakan hak setiap pihak yang merasa dirugikan," ujarnya.

Di akhir penjelasannya, Letkol Inf. Jon Patar juga mengimbau semua pihak agar tidak menggiring isu keterlambatan pembayaran ini ke arah politisasi yang menyudutkan institusi TNI.

"Kami berharap persoalan ini tidak dipolitisasi dan tidak dikaitkan dengan Kodim. Pertemuan ini kami fasilitasi agar ada solusi antara pihak ketiga dengan pihak lain terkait pembayaran yang masih menjadi persoalan," tegasnya.

Melalui proses mediasi ini, kedua belah pihak akhirnya sepakat merumuskan surat perjanjian berkekuatan hukum sebagai dasar hukum penyelesaian utang piutang.

Bagi jajaran Kodim 1304/Gorontalo, nota kesepakatan damai tersebut menjadi jalan keluar utama tanpa mengganggu kelanjutan program Koperasi Desa Merah Putih di daerah.